Pemekaran Papua

3 DOB Papua Bakal Diawasi DPRP Provinsi Induk hingga 2024, Kemendagri Jelaskan Penerapannya

Tiga DOB di Papua tak akan diawasi DPR Papua (DPRP) definitif hingga 2024. Ketiga DOB Papua tersebut bakal diawasi oleh DPRP provinsi induk.

Penulis: Astini Mega Sari | Editor: Astini Mega Sari
(Google Maps)
Pulau Papua - Tiga DOB di Papua tak akan diawasi DPR Papua (DPRP) definitif hingga 2024. Ketiga DOB Papua tersebut bakal diawasi oleh DPRP provinsi induk. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tak akan diawasi DPR Papua (DPRP) definitif hingga 2024.

Ketiga DOB Papua tersebut bakal diawasi oleh DPRP provinsi induk.

Diketahui, alam draf undang-undang yang sudah diresmikan DPR pada 30 Juni 2022, ketiga DOB Papua tersebut baru akan menghelat pemilu pada 2024, termasuk pemilihan anggota DPRP masing-masing provinsi.

Dikutip dari Kompas.com, informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Sebut 3 DOB Papua Bakal Ikuti Pemilu 2024, Mendagri Belum Bisa Pastikan soal Revisi UU Pemilu

Peta Papua dan Papua Barat
Pulau Papua ((Google Maps))

"(Untuk mengawasi pj gubernur) kan masih ada DPRD yang lama, atau langsung (diawasi) Komisi II DPR," kata Tito, Minggu (17/7/2022).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan alasan ketiga DOB Papua akan diawasi DPRP provinsi induk.

Suhajar menilai opsi tersebut lebih mudah diterapkan.

Untuk penerapannya, Suhajar mengatakan nantinya anggota DPRP provinsi induk bakal mengawasi pemerintahan baru di ketiga DOB sesuai daerah pemilihan (dapil) mereka.

"Yang berasal dari basis dapil-dapil di provinsi baru akan kita proses kembali ke sana," kata Suhajar, seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Ini 26 Poin Pernyataan Sikap Petisi Rakyat Papua Soal Tolak DOB

Contohnya DPRD Provinsi Papua yang berasal dari daerah pemilihan 7, meliputi Kabupaten Mappi, Asmat, Boven Digoel, dan Merauke, akan ditugasi mengawasi pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

"Begitu dia (4 kabupaten di Papua Selatan) keluar dari Papua, segera (anggota dewannya) kita kembalikan. Kan dia tidak mewakili lagi," kata Suhajar.

Peresmian dan Pj Gubernur 3 DOB Papua

Sementara itu perencanaan mengenai peresmian dan pelantikan Penjabat (Pj) gubernur tiga DOB di Papua akan dilakukan mulai Agustus 2022 hingga Februari 2023.

"Contoh roadmap yang dapat kami gambarkan. Peresmian daerah dan pelantikan penjabat gubernur itu kami rencanakan di minggu kesatu Agustus 2022 sampai dengan minggu kesatu Februari 2023," kata Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito pada Rabu (6/7/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Kalau di UU ini jelas menyebutkan paling lambat enam bulan peresmian daerah dan pelantikan pejabat gubernur itu harus dilakukan," lanjut dia.

Baca juga: DOB di Papua Terancam Tanpa Pengawasan Hingga 2024, Ini Sebabnya!

Kemendagri, kata Valentius, juga telah merencanakan pembentukan perangkat daerah yang wajib dibentuk paling lambat tiga bulan terhitung sejak pelantikan penjabat gubernur.

Kemendagri juga telah mengantisipasi sejumlah hal terkait pembentukan DOB tersebut di antaranya pembentukan Majelis Rakyat Papua, pengisian DPR RI, DPD RI, dan DPR Papua.

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri telah mengantisipasi penambahan jumlah dapil dengan ssetidak-tidaknya mengeluarkan Perppu atau revisi UU Pemilu.

Valentinus menegaskan Kemendagri akan mengawal pembinaan, pengawasan, dan evaluasi proses ketiga DOB Papua selama tiga tahun. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved