Pemprov Papua

Gangguan Keamanan Hambat Penyaluran Dana Desa di Papua, Distribusi Baru 40 Persen

Penyaluran dana desa di Papua secara umum baru mencapai sekitar 40 persen. Gangguan KKB diklaim jadi penghambat penyaluran dana desa di Papua.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Ilustrasi Dana Desa di Papua 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Penyaluran dana desa di Provinsi Papua terhambat akibat gangguan keamanan, khususnya di wilayah pegunungan.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Burhani AS, di Jayapura, Senin (18/7/2022). 

Dia mengungkapkan, sejumlah aparatur desa di pegunungan terpaksa mengungsi akibat gangguan keamanan dari Kelompo Kriminal Bersenjata (KKB). 

Baca juga: Kepala Kampung di Yahukimo Jabat Komandan Operasi KKB Papua, Diduga Pakai Dana Desa Beraksi

"Kita sudah mengajukan permintaan ke pusat untuk diberikan dispensasi. Mudah-mudahan bisa disetujuan pusat sehingga dana desa yang belum terbayarkan di beberapa desa bisa segera terbayarkan," kata Burhani.

Diketahui, sebanyak 19 Desa di Kabupaten Nduga, Papua, belum menerima dana desa hingga Juli 2022.

Penyerahan dana desa bagi 19 kampung masih berproses dikarenakan terlambat mengajukan permohonan pencairan.

"Sebanyak 19 desa di Kabupaten Nduga ini yang tertinggal kemarin. Jadi dia (desa) ini belum sempat mengajukan tagihan tetapi batas waktunya sudah berakhir. Makanya kita ajukan dispensasi ke pusat," jelasnya.

Baca juga: Serapan Anggaran Dana Desa Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak Papua Masih 0 Persen

Sementara itu, penyaluran dana desa di Papua secara umum baru mencapai sekitar 40 persen.

Angka tersebut diklaim Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua sudah cukup baik. (*)

 

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved