Korupsi di Papua

KPK Tetapkan Status DPO terhadap Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah Kabur ke PNG

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang melarikan diri ke Papua Nugini (PNG) itu menjadi buronan sejak 15 Juli 2022. 

Istimewa
Bupati Memberamo Raya, Ricky Ham Pagawak saat menyerahkan bantuan kepada pihak gereja 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) masuk daftar pencarian orang (DPO).

Bupati Mamberamo Tengah yang melarikan diri ke Papua Nugini (PNG) itu menjadi buronan sejak 15 Juli 2022. 

Hal itu tertuang dalam surat Daftar Pencarian Orang Nomor R/ 3992/DIK.01.02/01-23/07/2022 yang menyertakan foto, usia, dan ciri-ciri Ricky Ham Pagawak.

Baca juga: Bupati di Papua Melarikan Diri ke PNG saat Hendak Diperiksa KPK, Ini Sosok RHP

"KPK nyatakan (Ricky) telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Senin (18/7/2022).

Ali mengatakan KPK telah memanggil dan memeriksa orang-orang terdekat RHP guna mencari keberadaan buron itu.

Mereka diperiksa diduga terlibat membantu RHP melarikan diri.

KPK meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan Ricky untuk melaporkan.

Laporan bisa ditujukan ke KPK maupun aparat penegak hukum lainnya.

"Dalam pencarian ini, KPK juga mengapresiasi pihak Kepolisian khususnya Polda Papua yang turut membantu dalam pencarian DPO," kata Ali.

Sebelumnya, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini (PNG) setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pembangunan di lingkungan pemerintah kabupaten Mamberamo Tengah.

Pernyataan RHP sebagai DPO sebelumnya juga telah disampaikan Ditreskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani.

Baca juga: Tiga Anggota Polisi Ditahan terkait Pelarian dan Dugaan Korupsi Bupati Mamberamo Tengah

Ia menyebutkan Ricky masuk dalam DPO karena saat hendak dijemput paksa, bupati itu sudah tidak ada.

Di sisi lain, menurutnya, KPK telah meminta pencekalan terhadap Ricky sebelum ia menjadi buron.

KPK juga meminta bantuan Polda Papua untuk mencari keberadaan Ricky. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan Status DPO Bupati Mamberamo Tengah Sejak 15 Juli",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved