Pemekaran Papua

Tanggapan Tokoh Agama di Papua soal DOB Provinsi Papua Selatan: Sudah Menjadi Keniscayaan

Pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan akan lebih berkeadilan sosial, merata dan lebih mudah pencapaian cita-cita

Penulis: Hidayatillah | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
KENISCAYAAN - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua, H Surindi Abu Hafidz menilai DOB Provinsi Papua Selatan sebuah keniscayaan untuk percepatan pembangunan dan kemakmuran warga. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hidayatillah

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS) sudah menjadi sebuah keniscayaan dan kewajaran. Dengan struktur administratif dan pertimbangan luas wilayah, sehingga layak dilakukan pemekaran untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Pemprov Papua Selatan Butuh 2.000 ASN

Hal itu disampaikan tokoh agama di Papua yakni Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua, H Surindi Abu Hafidz kepada Tribun-Papua.com, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, pembangunan di wilayah Provinsi Papua Selatan akan lebih berkeadilan sosial, merata dan lebih mudah untuk pencapaian cita-cita kemajuan melalui pemekaran atau yang biasa disebut Daerah Otonomi Baru itu.

Melalui pemekaran tersebut, lanjut dia, selain pemerataan pembangunan juga terkait kemandirian setiap wilayah dengan jangkauan yang lebih terjangkau, lebih memungkinkan terus dengan baik.

Geliat Provinsi Papua Selatan, Kini Penumpang Pesawat ke Merauke Membludak dan Susah Cari Tiket

"Mudah-mudahan lebih tereksplore. Saya kira hadirnya Provinsi Papua Selatan menjadi sebuah keniscayaan yang wajar," tuturnya.

H Surindi menekankan, hadirnya DOB PPS harus mampu menggerakkan pemerintah daerah untuk mengarahkan dan mendorong warganya maju.

ASN Pemkab Merauke Disiapkan Mutasi ke Pemerintahan Provinsi Papua Selatan

Menurutnya, keadilan sosial kini telah hilang dari peradaban Republik Indonesia. Masih banyak ketimpangan disana-sini, masih banyak hal belum merata, belum berkeadilan. Seyogyanya bisa menjadi perhatian pemerintah kedepan.

"Terwujudnya keadilan sosial yang tidak hanya menjadi slogan undang-undang dasar maupun amanat pemerintah kita tapi hendaknya benar-benar menjadi substansi yang bisa diwujudkan," tandas H Surindi. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved