Pemekaran Papua

Filep Karma: DOB dan Otsus Tidak Jamin Turunkan Eskalasi Penembakan di Papua

DOB dan Otsus tidak menjamin kasuspenembakan berkurang, karena sudah barang tentu DOB yang saat ini telah disahkan dan dijalankan adalah pemaksaan.

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Aldi Bimantara
Tokoh Papua Filep Karma menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tidak menjadi jaminan dalam turunnya eskalasi penembakan yang selama ini terjadi. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Tokoh Papua Filep Karma menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tidak menjadi jaminan dalam turunnya eskalasi penembakan yang selama ini terjadi.

Hal itu disampaikannya kepada Tribun-Papua.com Senin (25/7/2022), sebagai respon atas hadirnya DOB dan perpanjangan Otsus.

"DOB dan Otsus tidak menjamin kasus-kasus penembakan itu berkurang, karena sudah barang tentu DOB yang saat ini telah disahkan dan akan dijalankan adalah bentuk pemaksaan dari Pemerintah Pusat," katanya.

Baca juga: Tokoh Papua Filep Karma Prihatin atas Pembantaian 10 Warga Sipil di Nduga

Lelaki berkacamata tersebut menjelaskan, dengan adanya pemaksaan tersebut, maka bukan tidak mungkin justru kasus kekerasan, penembakan akan lebih marak terjadi di Papua dalam waktu yang akan datang.

"Saya melihat yang selama ini terjadi bukan diberikan Otonomi Khusus, tetapi Sentralisasi Khusus, yang artinya aspirasi masyarakat sudah tidak didengarkan oleh Pemerintah, dan terkesan memang memaksakan kehendak," tutur Filep.

 

 

Lebih jauh, Filep menjelaskan, saat ini Otsus Papua telah beralih menjadi sentralisasi khusus, karena kalau otonomi itu berarti kewenangan pusat diserahkan atau didelegasikan kepada daerah.

"Tetapi yang belakangan ini terjadi ialah kewenangan daerah, ditarik kembali dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, itu yang terjadi dalam pemberlakuan Otsus Jilid II yang imbasnya pada DOB," katanya.

Dalam konteks DOB Papua, Filep menyampaikan kenyataannya memang pembentukan DOB Papua diputuskan oleh pusat, padahal mayoritas rakyat Papua menolak.

"Sehingga memang ini hasil dari sentralisasi khusus bukan Otsus, makanya lahirlah DOB Papua," sesalnya.

Dirinya juga mengklaim Otsus Jilid 1 telah gagal dalam mensejahterakan masyarakat Papua, bahkan dinilainya semakin tertindas.

"Dalam Otsus Jilid 2, di salah satu pasalnya juga sudah menyebutkan bahwa DPRP dan MRP tidak lagi dapat melakukan rekomendasi termasuk terhadap pembentukan DOB Papua," tambahnya.

Baca juga: Filep Karma: Rakyat Papua Jangan Tergiur Kue Pemekaran Wilayah

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved