Demo Tolak DOB Papua

Polresta Jayapura Siagakan 2.000 Personel Amankan Demo Petisi Rakyat Papua 29 Juli

Aksi tersebut bakal dilakukan dengan cara longmarch dengan tujuan akhir kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua

Penulis: Raymond Latumahina | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
PENGAMANAN DEMO - parat kepolisian saat melakukan pengamanan demo penolakan daerah otonomi khusus (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) di Kota Jayapura, Papua belum lama ini. 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Raymond Latumahina

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Polresta Jayapura Kota menyiagakan 2.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi dari Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menolak Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB), Jumat (29/7/2022) esok.

Meskipun pihak kepolisian menolak izin yang disampaikan Petisi Rakyat Papua (PRP), karena mereka menggelar unjuk rasa dengan cara longmarch.

Petisi Rakyat Papua Gelar Aksi Tolak DOB, Kepala Suku di Jayapura Bereaksi Keras: Jangan Coba-coba!

Namun, aparat keamanan dalam hal ini jajaran kepolisian tetap menyiagakan personel pengamanan agar tidak kecolongan dan sekaligus mengantisipasi terjadinya sesuatu yag tidak diinginkan.

Karenanya, ribuan aparat gabungan tersebut disiagakan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami akan tetap melakukan pencegahan bila menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tentunya melalui langkah preventif yang humanis,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor D Mackbon, Rabu (27/7/2022).

Ini 26 Poin Pernyataan Sikap Petisi Rakyat Papua Soal Tolak DOB

Sebelumnya, Petisi Rakyat Papua (PRP) telah melayangkan surat permohonan izin aksi unjuk rasa tersebut kepada pihak kepolisian.

Sayangnya, aksi tersebut bakal dilakukan dengan cara longmarch dengan tujuan akhir kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua.

Oleh sebab itu, pihak kepolisian juga berjanji akan membubarkan aksi unjuk rasa tersebut jika tetap dilakukan dengan cara yang tidak sesuai peraturan Undang-Undang.

Petisi Rakyat Papua Galang Massa Besar-besaran 14 Juli, Jefry Wenda: Tolak DOB dan Lumpuhkan Kota

“Bila tetap dilakukan longmarch, kami imbau untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Kami tidak mau kecolongan pastinya,” ujar Kombes Victor D Mackbon.

Mantan Kapolres Jayapura itu mengaku, telah menawarkan opsi kepada Petisi Rakyat Papua (PRP) terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut.

Dirinya ingin, aksi itu bisa dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Petisi Rakyat Papua: Segera Cabut UU Pemekaran dan Otsus

Hal itu sesuai dengan komitmen Polresta Jayapura Kota untuk menegakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Kami tidak pernah menghalangi penyampaian pendapat di muka umum, karena itu merupakan hak pribadi maupun kelompok,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved