Pemekaran Papua

Pemprov Papua Lakukan Pendampingan Tiga Provinsi Baru Hasil Pemekaran

Kami yakin Papua Selatan agak cepat. Sebab empat bupati di wilayah Papua Selatan tidak sendiri, tapi bersama Provinsi Papua dan pusat

ISTIMEWA
PENDAMPINGAN - Wamendagri, John Wempi Watipo, didampingi Anggota DPR RI dari Papua, Komarudin Watubun, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Muhammad Musa'ad dan bupati dari empat wilayah yang masuk dalam Provinsi Papua Selatan melakukan peninjauan di Merauke. Pada kesempatan itu, Musaad mengatakan Pemprov Papua akan memberikan pendampingan kepada provinsi baru hasil DOB. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tetap bertanggungjawab melakukan pendampingan terhadap tiga provinsi baru hasil pemekaran yang biasa disebut Daerah Otonomi Baru (DOB).

Wamendagri JWW di Merauke, Tinjau Persiapan Peresmian Provinsi Papua Selatan 

Hal itu dikatakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Muhammad Musaad dalam pertemuan yang dipusatkan di Auditorium Kantor Bupati Merauke.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Anggota DPR RI dari Papua, Komarudin Watubun, bupati dari empat wilayah yang masuk dalam Provinsi Papua Selatan.

"Kami akan melakukan pendampingan dan dukungan fasilitas serta anggaran agar tiga provinsi hasil DOB dapat berjalan maksimal," kata Musa'ad.

4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Siapkan Dokumen Sambut Kunjungan Wamendagri

Menurutnya, dalam rangka mendukung realisasi pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut , Pemprov Papua bersama pemerintah pusat sudah mengambil langkah langkah strategis terutama soal ASN dan keuangan.

"Kami yakin Papua Selatan agak cepat. Sebab empat bupati di wilayah Papua Selatan tidak sendiri, tapi bersama Provinsi Papua dan pusat. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri, sebab ini kegiatan besar, butuh kaloborasi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya.

Pemerintah provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas proses pemekaran dalam rangka perecepatan pembangunan Papua.

Tanggapan Tokoh Agama di Papua soal DOB Provinsi Papua Selatan: Sudah Menjadi Keniscayaan

Dimana kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provins apua, beserta Peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202: an Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahur 021, merupakan komitmen pemerintah untuk nenjunjung tinggi harkat dan martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar Orang Asli Papua (OAP), baik dalam bidang Ekonomi, Politik.

Pemprov Papua Selatan Butuh 2.000 ASN

Diakuinya sejalan dengan semangat Otonomi Khusus, Gubernur Papua sejak pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua telah mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan Pemekaran terhadap Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi 7 (tujuh) Provinsi berdasarkan 7 (tujuh) Wilayah Adat di Tanah Papua.

Yakni Wilayah Adat Mamta, Wilayah Adat La-Pago, Wilayah Adat Mee-Pago, Wilayah Adat Saireri, Wilayah Adat Ha-Anim, Wilayah Adat Doberai: dan Wilayah Adat Bomberai.

"Harus dibahas untuk dibentuk lagi pemerintah yakni Usulan terhadap Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan Usulan Pembentukan Terhadap Provinsi Papua Utara," katanya.

SIDAK! Wamendagri John Wempi Wetipo Tinjau Segala Persiapan Pemprov Papua Selatan

Dengan harapan Orang Asli Papua yang mendiami wilayah adat tersebut dapat memimpin Wilayahnya masing-masing.

"Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan Kerjasama Para Bupati yang berada di Wilayah Cakupan Provinsi Papua Selatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dalam mendukung peresmian Provinsi Papua Selatan dalam masa 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden," bebernya.

Dinsos Merauke Bersama Yonmarhanlan XI Baksos kepada OAP di Naukenjerai Papua Selatan

Kepada Bupati Merauke yang merupakan Ibu kota dari Provinsi Papua Selatan, agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap segala hal yang dibutuhkan dalam mendukung proses persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved