Pemekaran Papua

Warga dan Mahasiswa Jayawijaya Menolak Lokasi Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah

Menjadi ibu kota provinsi, maka akan berakibat hilangnya jati diri sebagai masyarakat adat yang termarjinalkan, lantaran budaya dan alam sudah berubah

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
TOLAK IBU KOTA - Konfederasi Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Daerah Hitigima (IKDH), Ikatan Keluarga Assolokobal Baliem (IKAB), Komunitas Mahasiswa /i Pelajar Pemuda dan Masyarakat, Maima, Minimo, Popugoba ( KMPM- MAMIMPO) Jayawijaya menolak ibu kota provinsi Papua Pegunungan Tengah di Molama. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pencanangan Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan Tengah di Molama, mendapat penolakan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam sejumlah kelompok.

Di antaranya mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Daerah Hitigima (IKDH), Ikatan Keluarga Assolokobal Baliem (IKAB), Komunitas Mahasiswa, Pelajar Pemuda dan Masyarakat, Maima, Minimo, Popugoba ( KMPM- MAMIMPO) Jayawijaya.

Baca juga: Ini Alasan Pemuda Papua di Wamena Tolak Pembangunan DOB Provinsi Papua Pegunungan Tengah

Kemudian, ikatan keluarga tersebut berasal dari empat distrik yaitu Distrik Assolokobal, Maima, Popuguwa, Astipo, Welesi, dan Wouma.

Ketua Konfederasi Keluarga dan Mahasiswa, Yosep Asso mengatakan, Molama merupakan tempat masyarakat mengelola kebun dan beternak.

Jika daerah tersebut dibangun gedung yang menjadi ibu kota provinsi, maka akan berakibat hilangnya jati diri sebagai masyarakat adat yang termarjinalkan, lantaran budaya dan alam sudah berubah menjadi bangunan.

Wamendagri, John Wempi Wetipo Berharap DOB Papua Pegunungan Pacu Kesejahteraan Masyarakat

Selain itu, lanjut Yosep Asso, juga rawan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat setempat kerap terjadi. Penawaran pemerintah untuk pembuatan sertifikat tanah hanya akan menguasi tanah milik masyarakat adat.

Menurutnya, selesai pertemuan pada Rabu (6/7/2022) di Wamena, masyarakat adat yang mengatasnamakan suku Asso dan Lokobal tidak melibatkan semua pihak.

Suku Assolokobal sendiri merupakan suku besar yang membawahi lima suku kecil, bilamana hal itu terjadi akan mengakibatkan konflik horizontal.

Wamendagri: Tolak DOB di Papua adalah Orang yang Gagal Fokus!

"Kami menolak semua tawaran yang diberikan pemerintah. Pembangunan di Molama harus melibatkan semua masyarakat, suku, dan klen, Welesi, Woma, Aselokobal, Asetipo, Maima karena merupakan tanah sengketa," ujar Yosep Asso di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, pada jumpa pers, Minggu (31/7/2022) sore.

Pihaknya merangkum beberapa point yang menjadi dampak lokasi ibu kota provinsi yakni perlu melihat secara keseluruhan Assolokobal yaitu tanah, air, dan masyarakat adat.

Wilayahnya akan menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam karena wilayah pemekaran akan memberi jaminanan pada akses yang akan masuk, masyarakat akan termarjinalkan diatas negerinya sendiri.

Inilah Keistimewaan Papua setelah Pemekaran 3 Provinsi Baru, Wamendagri: Jatah Kursi DPRP Bertambah

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Jhon Wempi Wetipo meninjau lokasi pembangunan kantor pemerintahan Papua Pegunungan di Wamena, Jayawijaya, Kamis (28/7/2022).

Lokasi yang dikunjungi Wamendagri antaran lain di Distrik Muliama seluas kurang lebih 200 hektar, lokasi kedua di atas lahan pemda di Gunung Susu seluas 20 hektare yang selama ini dikelola LIPI dalam kajian ilmu pengetahuan.

Kemudian, di tanah yang masih bersifat sengketa medan perang seluas kurang lebih 150 hektar antara Distrik Wouma dan  Walesi. (*)  

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved