Papua Barat Terkini

10 Pejabat Pemprov Papua Barat Belum Buat LHKPN, Melawan Pj Gubernur Paulus Waterpauw?

Padahal, Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw sebelumnya telah melayangkan peringatan serta sanksi terkait hal ini.

TribunPapuaBarat.com
TPNPB menebar ancaman kepada Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw karena ikut sertanya dalam mendukung dan mendorong pemekaran DOB di tanah Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Sebanyak 10 pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat belum menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021.

Padahal, Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw sebelumnya telah melayangkan peringatan serta sanksi terkait hal ini.

Untuk itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan mendesak 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut segera menyelesaikan LHKPN tahun 2021

"Siang ini mereka ketemu saya," ujarnya saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Tambang Emas Ilegal Resahkan Warga Papua Barat, Paulus Waterpauw Bilang Begini

mandacan menyebut, ada beberapa orang di antara 10 pejabat itu yang sudah pensiun tahun ini.

Sementara, sisanya ASN aktif yang berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Seperti Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat, Biro Administrasi dan Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lainnya.

"Ada juga yang sudah pindah dari provinsi ke kabupaten. Tapi harus serahkan laporan, karena itu laporan tahun 2021," katanya.

Pihaknya telah memberikan dispensasi waktu penyelesaian LHKPN hingga akhir Maret setiap tahunnya.

Disayangkan, rendahnya kesadaran ASN mengakibatkan penyelesaian LHKPN sering molor.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved