Pemekaran Papua

MRP Beri Masukan soal Otsus dan DOB Papua, Respons Positif, Mahfud MD Tegas Teriak Ini!

Diketahui, bertemu Menkopolhukam Mahfud MD, MRP beri masukan soal Otsus dan DOB Papua, di mana mendapat respons positif, Mahfud MD tegas teriak ini.

TRIBUNNEWS/VINCENTIUS JYESTHA
Menko Polhukam Mahfud MD. Diketahui, bertemu Menkopolhukam Mahfud MD, MRP beri masukan soal Otsus dan DOB Papua, di mana mendapat respons positif, Mahfud MD tegas teriak ini. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat menerima kunjungan Majelis Rakyat papua (MRP) di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Dalam kesempatan itu, didampingi Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, MRP beri masukan soal Otsus dan DOB Papua sebagaimana hasil keputusan kultural dari MRP.

Hal ini mendapat respons positif, sampai bahkan Mahfud MD tegas teriak soal sikap pemerintah terkait hal tersebut.

Baca juga: Tito Karnavian Diteriaki, MRP Minta Mendagri Tunjuk Orang Asli Papua Pj Gubernur di 3 Provinsi Baru

Diketahui, hasil keputusan kultural MRP yang disampaikan khususnya terkait tanah ulayat dari masyarakat adat di Papua, dan ibu kota provinsi baru di Papua.

Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan, terkait DOB Papua khususnya terkait penetapan tiga ibu kota daerah baru, Timotius mengatakan, meski masih pro dan kontra, pada prinsipnya pihaknya menerima dengan berbagai catatan.

“Kami lihat situasi masyarakat akar rumput di Merauke dan Nabire, pada prinsipnya mereka menerima itu dengan berbagai catatan, khususnya di Wamena ini perlu menjadi perhatian kita semua, di mana pencanangan ibu kota ini penting sekali untuk melakukan semacam pendampingan oleh MRP dan tim dari pemerintah, supaya masyarakat bisa menerima,” ujar Timotius.

Mahfud MD merespons positif masukan-masukan yang disampaikan Timotius Murib dan anggota MRP lainnya.

Demikian, mengenai masukan terkait Otonomi Khusus atau Daerah Otonomi Baru (DOB Papua), dengan tegas Mahfud menyebut kebijakan publiknya sudah bersifat implementatif, bukan lagi alternatif.

Baca juga: Profil Kabupaten Jayawijaya yang Masuk dalam DOB Papua Pegunungan

Baca juga: Profil Kabupaten Yahukimo yang Masuk dalam DOB Papua Pegunungan

Baca juga: Masih Ingat Mahfud MD? Dulu Tangani Kasus Besar di MK, Sekarang Digeser Jadi Capres 2024

Karena sifatnya implementasi, menurut Menkopolhukam, maka masih bisa saling memberi dan menerima masukan, terutama menyangkut adat.

Mahfud mencatat berbagai masukan dari MRP yang dianggapnya penting.

Oleh karena itu, Mahfud MD meminta kepada Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklanjuti beberapa poin penting.

"Soal ibu kota, Nabire, Marauke dengan catatan tadi, perlu diskusi lebih lanjut, nanti disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).”

“Agar itu diolah sebagai aspirasi agar dicarikan jalan tengah, yang penting ini sifatnya sudah implementatif, bukan lagi alternatif," jelas Mahfud MD. (*)

Sumber: Kompas TV

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved