Demokrat Usul Kapolri Dinonaktifkan, Gerindra dan PDIP Bereaksi Keras: Ini Penyebabnya

TRIBUN-PAPUA.COM -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terdesak karena ulah Irjen Ferdy Sambo.

Ia pun diusulkan Partai Demokrat untuk dinonaktifkan dari jabatan Kapolri.

usulan itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman.

Benny K Harman mengusulkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Baca juga: Komnas HAM Beber Motif Irjen Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J, Pengacara Korban: Bohong Itu Semua

Benny menambahkan dirinya meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambilalih oleh Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Mahfud MD.

"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," katanya dalam rapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK di gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/8/2022).

Benny beralasan dirinya meminta pengambilalihan tersebut karena masyarakat telah dibohongi oleh Polri dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

Reaksi PDIP dan Gerindra

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan tidak setuju Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sebagai Kapolri.

“Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Benny Kabur Harman soal nonaktif Kapolri,” ucap Trimedya Panjaitan.

“Kapolri on the track kok jalannya, kalau menurut penglihatan saya,” kata dia.

Meskipun, kata Trimedya, sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J memang terkesan lambat.

“Ada terkesan lambat iya, tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat,” ujarnya.

“Tapi golnya kan sudah kita rasakan Pak.”

Dalam keterangannya, Trimedya Panjaitan juga mengaku senang dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud dalam podcast Akbar Faisal yang tidak ingin menarik terlalu jauh kasus Ferdy Sambo.