Kemenkumham Papua

Kemenkumham Melayani Papua, Menteri Yasonna Launching MIPC

Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan program Mobile Intelectual Property Clinic (MIPC) di Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly secara resmi meluncurkan program MIPC di bumi Cenderawasih yang mana sebagai wujud kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi warga Negara khususnya Masyarakat Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kementerian Hukum dan HAM RI resmi meluncurkan program Mobile Intelectual Property Clinic (MIPC) di Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (22/8/2022).

Diketahui, pelaksanaan program MIPC di bumi Cenderawasih mulai dari 22 sampai dengan 25 Agustus 2022.

Dalam momentum ini, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan hadirnya MIPC sebagai wujud kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi warga Negara khususnya Masyarakat Papua.

Baca juga: Kunjungan Menkumham, Sekda Ridwan: Kiranya Membawa Peningkatan Pelayanan Hukum

"Launching ini sudah dilakukan di beberapa tempat, hal ini dilakulan supaya ada mobile service dalam rangka jemput bola. Kita punya MIPC yang bisa menjemput bola untuk pendaftaran kekayaan intelektual," katanya.

Dikatakan, dalam launching ini juga dibarengi dengan sosialisasi fungsi MIPC.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua M Ridwan Rumasukun beberkan, Pemerintah setempat apresiasi kunjungan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di bumi Cenderawasih, Senin (22/8/2022).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua M Ridwan Rumasukun beberkan, Pemerintah setempat apresiasi kunjungan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di bumi Cenderawasih, Senin (22/8/2022). (Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara)

 

"Sosialisasi juga sudah termaksud. Adapun tema launching MIPC di Papua, yaitu Kemenkumham Melayani Papua," ujarnya.

Masih menurut, Menteri Yassona, penguatan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui tata kelola yang akuntabel dan transparan menyambut Otonomi Baru.

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba menambahkan, guna mewujudkan visi Presiden terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dan misi presiden ke 8 dan 9.

Baca juga: Peringatan HDKD Ke-77, Kemenkumham Papua Serahkan Penghargaan kepada Korem 172/PWY

“Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan,” katanya.

Untuk itu, Kata Ayorbaba, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melaksanakan tata nilai Semakin PASTI dan juga melaksanakan tata nilai Kanwil Kemenkumham Papua PASTI TIFA “Transformasi Improfmen Fisibilitas Aktualisasi”.

"Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang di daerah, Kanwil Kemenkumham Papua menjalin sinergi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved