Kemenkumham Papua

Menkumham Minta Pemprov Papua Gali Potensi Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal Masyarakat

Mengingat Tanah Papua telah dianugerahi keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah dan dinilai unggul oleh dunia

Tribun-Papua
KEKAYAAN INTELEKTUAL - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menggali potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayahnya, baik kekayaan intelektual personal maupun komunal. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mendorong pemerintah Provinsi Papua untuk menggali potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayahnya, baik kekayaan intelektual personal maupun komunal.

Kemenkumham Papua Bakal Berikan 1.000 Sertifikat HAKI bagi Masyarakat

Hal itu disampaikan Yasonna, saat konferensi Pers bersama awak media, Selasa (23/8/2022) di Jayapura. Yasonna mengatakan, KI dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi, khususnya ekonomi di tanah Papua.

"Mengingat Tanah Papua telah dianugerahi keanekaragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah dan dinilai unggul oleh dunia," terangnya.

Menkumham RI, Yasonna Laoly Bertemu Dirjen WIPO Sambil Serahkan Instrumen Aksesi Traktat Budapest

Oleh karena itu, pihaknya memberikan semangat kepada jajaran Pemerintah Provinsi Papua agar terus menggali potensi, baik kekayaan inetelektual personal maupun kekayaan intelektual komunal.

Dengan begitu, lanjut Yasonna, agar masyarakat terus berkreasi, berkarya dan berinovasi serta bersama-sama memahami pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

“Jaga kualitasnya, kembangkan terus dan buat karya cipta itu semakin bernilai ekonomi tinggi," pintanya.

Yasonna Laoly Dianugerahi Kaanib ng Bayan Award oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Yasonna berharap, dalam memperkuat pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah Papua, Pemerintah Provinsi Papua membuat regulasi berupa Peraturan Gubernur.

“Misalnya Peraturan Gubernur yang mewajibkan penggunaan pakaian tradisional di lingkungan jajaran Pemerintah Provinsi Papua. Seperti yang sudah dilaksanakan di Provinsi Bali dan Kalimantan Utara," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved