Nasional

Jokowi Geram, Menteri ATR/BPN Ini Diteriaki: 'Jangan Main-main Urusan Sertifikat Tanah, Sikat Mafia'

Ulah mafia tanah yang membuat rakyat sengsara, memantik emosional Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia bereaksi keras ke Menteri ATR/BPN: Gebuk mafia!

Tribun-Papua.com/Istimewa
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan usai menyerahkan sertifikat tanah untuk 3.000 warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (22/8/2022). (dok.Sekretariat Presiden) 

TRIBUN-PAPUA.COM - Ulah mafia tanah yang selama ini membuat rakyat sengsara, memantik emosional Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi geram mendengar keluhan masyarakat, lalu bereaksi keras melalui jajaran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kini dipimpin eks Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kepala negara pun mengingatkan agar jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain-main dengan urusan sertifikat tanah.

Soal mafia tanah menjadi tugas baru yang harus dibersihkan Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Jokowi Murka soal Mafia Tanah, Minta Semua Jajaran Segera Berantas: Gebuk Detik Itu Juga Kalau Ada

 "Saya sudah titip kepada Bapak Menteri ATR/BPN, yang mantan Panglima TNI, supaya tahu Menteri ATR/BPN yang sekarang Mantan Panglima TNI."

"Pak Hadi Tjahjanto mantan Panglima TNI," ujar Jokowi dalam sambutannya usai menyerahkan sertifikat tanah untuk 3.000 warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (22/8/2022).

"Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat (tanah). Apalagi yang namanya mafia tanah harus tidak ada lagi di Indonesia ini," tegasnya.

Jokowi meminta Menteri Hadi Tjahjanto untuk tidak ragu bersikap tegas kepada para mafia tanah.

Hadi Tjahjanto didesak segera membersihkan para mafia tanah.

Sebab, Presiden prihatin dengan tindakan mafia tanah yang meruwetkan masyarakat mengurus sertifikat tanah.

"Kalau ada mafia, jangan main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan mengurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, saat ini masih banyak sertifikat tanah yang belum selesai proses pengurusannya sehingga belum dapat diserahkan ke warga.

Dari 80 juta sertifikat tanah yang belum terselesaikan pada 2016, sekitar 50 persennya kini sudah bisa selesai dan diserahkan ke masyarakat.

Sementara itu, untuk Provinsi Jawa Timur, ada 19 juta sertifikat yang harus diselesaikan.

Jokowi mengatakan, saat ini, proses penyelesaian pengurusan sertifikat di Jawa Timur sudah selesai sekitar 12 juta.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved