Papua Terkini

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Judicial Review UU Otsus Papua

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diajukan MRP

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman beberkan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal itu lantaran, Mahkama Konstitusi menilai, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review itu. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan judicial review UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang diajukan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Mahkamam Konstitusi menilai, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan judicial review itu.

"Menyatakan permohonan pengujian UU Otsus tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman dikutip Tribun-Papua.com, dari channel YouTube MK, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Resmi, MRP Serahkan Berkas Kesimpulan Uji Materil UU Otsus ke Mahkama Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menilai pemohon tidak dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya tersebut.

Baik yang bersifat aktual, spesifik, maupun setidak-tidaknya ada hubungan sebab-akibat.

 

 

"Jadi pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk diberi kedudukan hukum sehingga MK berpendapat pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian pasal a quo," ucap majelis.

Sekadar diketahui, dalam permohonannya, MRP membeberkan alasan melakukan judicial review yakni revisi UU itu dinilai tidak melibatkan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua.

Revisi ini tanpa adanya masukan, usulan, dan partisipasi dari Pemerintah Provinsi Papua, MRP, dan DPRP, yang dalam hal ini merupakan representasi kultural orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Baca juga: Kehilangan Marwah, Timotius Murib Nilai UU Otsus Tak Akomodir Hak-hak Rakyat Papua

Sehingga dalam hal ini menunjukkan tidak adanya iktikad baik dan tanggung jawab Presiden RI dalam pelaksanaan kewenangan pengajuan rancangan undang-undang.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib saat dikonfirmasih mengatakan, uji materil yang dilakukan MRP sudah ditunggu cukup lama.

"Ya, tapi kemudian hasil sudah sah. Kita bisa mendengarkan keputusanya," kata Timotius

Timotius menyampaikan, bukan masalah keputusanya. Tapi yang terpenting adalah MRP telah memperjuangkan harkat dan martabat orang asli Papua.

"Sehingga, bukan masalah keputusanya tapi yang terpenting adalah bagaimana MRP memperjuangkan harkat dan martabat harga diri dari pada orang asli Papua. Itu yang sangat terpenting," ujarnya.

Kata Timotius, apapun keputusan patut ditaati dan mendukung sebagaimana diputuskan oleh MK. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved