Unjuk Rasa

Masyarakat Adat Suku Uria Datangi Kantor Bupati Jayapua Minta Pemkab Tak Cabut Izin PT PNM

Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan mediasi bersama masyarakat Adat Suku Uria dan pihak perusahaan

Penulis: Putri Nurjannah Kurita | Editor: M Choiruman
Tribun-Papua
DEMO - Aksi damai Masyarakat Adat Suku Uria, Kampung Nimbontong, Distrik Unurumguay saat berorasi di Kantor Bupati Jayapura meminta Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw tak cabut izin PT Permata Nusa Mandiri, JUmat (2/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Sejumlah masyarakat dari Suku Uria, Kampung Nimbontong, Distrik Unurumguay mendatangi Kantor Bupati Jayapura di Sentani, Jumat (2/9/2022). Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri (PNM).

Perusahaan Sawit di Jayapura Bantah Tuduhan Pembukaan Lahan Baru, Tegaskan Telah Berijin Resmi

Koordinator Aksi, Alexander Tecuari mengatakan, pihaknya juga ingin berinvestasi di PT PNM agar anak-anak bisa sekolah dan bekerja.

Dalam perjalanan pengoperasian perusahaan sawit itu, Pemkab dapat melakukan pengawalan agar tidak terjadi seperti di wilayah Lere dan beberapa daerah lainnya.

"Kami yang punya tanah harus kembalikan hak kami," teriak salah satu demonstran, Alexander Tecuari.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan mediasi bersama masyarakat Adat Suku Uria dan pihak perusahaan.

Ini Tanggapan Bupati Jayapura terkait Penolakan Perusahaan Sawit di Grime Nawa

"Kalau memang ada kesalahan dapat diubah secara bersama. Biar keluarga kami bisa kerja di perusahaan, " pintanya.

Lahan sekitar 5.400 hektare dari masyarakat Adat Suku Uria, kata Alexander, telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU).

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Uria, menjelaskan bahwa aksi tersebut lantaran ada batas wilayah adat yang telah dilanggar.

"Kelapa sawit yang ada di Nimbontong sedang di palang hingga PT PNM. Dewan adat kami minta agar dari Grime Nawa mengahargai batas antara Wilayah Pembangunan III dan VI. Kami harus duduk di para-para adat," katanya.

TOLAK Perkebunan Sawit, Ini Sikap Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa Papua

Para demonstran sambal membawa spanduk bertuliskan di ataranya, Bapa Bupati Tolong Jangan Dengar Suara Lain di Luar Tanah Adat.

Jangan Ko Ganggu Tanah Adat Kami Suku Uria. Urus Saja Ko Pu Tanah. Bapa Bupati. Kami Perlu Kerja, Penghasilan, dan Kesejahteraan, Tolong Bantu Kami.

Aksi tersebut sambut baik Asisten III Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda, Timothius Demetouw.

Sebelumnya, pada 29 Juni 2022 Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Masyarakat Adat Grime dan Nawa (didalamnya Masyarakat Adat Namblong) melakukan evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit PT PNM.

Ini Alasan Pemkab Jayapura Evaluasi Izin Pembukaan Lahan Kelapa Sawit PT PNM

Perusahaan tersebut telah melakukan pembukaan lahan seluas 70 hektare dari total luas lahan 30.920 hektare di sekitar Gunung Keramat Sumtre dan Wange, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura.

Dari hasil pertemuan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo mengatakan masih menunggu tindaklanjut dari dinas terkait untuk bertemu pihak perusahaan. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved