Papua Terkini

Palang SMP Negeri 1 Dibuka, Pihak Adat Nilai Pemkab Tak Becus, Sekda Hana: Itu Tidak Benar!

Pemilik Hak Ulayat, Nelson Ondi menyatakan Pemkab Jayapura tidak becus menyelesaikan persoalan tanah di SMP Negeri 1 Sentani sejak 2018 lalu.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
Pemilik Hak Ulayat, Nelson Ondi saat memberikan keterangan kepada awak media terkait pembukaan palang, Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak becus dalam menyelesaikan persoalan tanah di SMP Negeri 1 Sentani, Senin (5/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Pemilik Hak Ulayat, Nelson Ondi menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura tidak becus menyelesaikan persoalan tanah di SMP Negeri 1 Sentani sejak 2018 lalu.

Hal itu disampaikan kepada awak media di SMP Negeri 1 Sentani usai upacara bendera. Sementara pembukaan palang dilakukan pada Jumat (2/9/2022).

"Kesepakatan bersama Kapolda dan Danrem ke depan ada point yang kami buat di antaranya kontraknya sampai 2023," kata Nelson di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (5/9/2022).

Baca juga: SMP Negeri 1 Sentani Laksanakan Upacara Perdana, Danrem JO Sembiring: Kita Bersyukur kepada Tuhan

Nelson menjelaskan, pihaknya bakal lakukan komunikasi berlanjut, terkait persoalan tersebut.

Selain itu, kata Nelson, dirinya mengucapakan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia.

 

 

Diketahui, proses sewa tanah yang diselesaikan tersebut menjadi pukulan bagi Pemkab Jayapura yang selama ini tidak mampu menyelesaikan sengketa tanah.

"Pemkab selalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan konflik horizontal masyarakat adat di lapangan," ujar Nelson.

Status tanah, kata Nelson, saat ini di bawah TNI-Polri dan tidak berkaitan lagi dengan Pemkab Jayapura.

Menanggapi perpanjangan kontrak, pihaknya akan lakukan komunikasi, termasuk dalam program pemerintah daerah.

Menurutnya, data di LPSE di pelelagan sekolah definitif berada di Kampung Tauladan, Distrik Sentani.

Baca juga: AKHIRNYA Palang SMP Negeri 1 Sentani Dibuka, Senin Depan Aktivitas Belajar Mengajar Dimulai

Pihaknya, kata Nelson, memberi nilai kontrak penawaran yaitu Rp 3,5 miliar, namun dengan rasa kemanusiaan telah disepakati sebesar Rp 3 miliar. Berdasarkan putusan pengadilan, kontrak berjalan dari 2018 hingga 2023.

"Selama ini kami di bullying, dibuat seperti pelaku utama padahal kami korban. Kami merasa ditipu dan ini pukulan telak kepada bupati Jayapura karena tidak mampu selesaikan," tutupnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pemkab Jayapura melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Hana Hikoyabi melalui pesan WhatsApp-nya mengatakan selama ini telah mengikuti prosedur kerja dan aturan yang berlaku.

"Ada pengadaan tanah, penilaian, dan juga melihat kemampuan anggaran daerah," kata Sekda Hana kepada Tribun-Papua.com.

Sekda Hana menegaskan, apa yang dikatakan Nelson Ondi tidaklah benar. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved