Pemekaran Papua

Dorong Kesiapan Peresmian Provinsi Baru di Papua, Kemendagri Terjunkan Satgas Pengawalan DOB

Satgas Pengawalan DOB Papua diterjunkan Kemendagri untuk bergerak ke tiga lokasi provinsi baru di Papua.

Penulis: Astini Mega Sari | Editor: Astini Mega Sari
(Google Maps)
Peta Pulau Papua - Satgas Pengawalan DOB Papua diterjunkan Kemendagri untuk bergerak ke tiga lokasi provinsi baru di Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru atau DOB Papua diterjunkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk bergerak ke tiga lokasi provinsi baru di Papua.

Satgas Pengawalan DOB itu bertugas untuk percepatan kesiapan peresmian tiga provinsi baru di Papua.

Satgas Pengawalan DOB itu dibagi menjadi tiga Kelompok Kerja (Pokja).

Baca juga: KPU Siapkan Regulasi Teknis dan Kaji Jumlah Anggaran untuk Pemilu di 3 DOB Papua

Peta Pulau Papua
Peta Pulau Papua ((Google Maps))

Pokja I akan bertugas di Papua Selatan, Pokja II di Papua Tengah, dan Pokja III di Papua Pegunungan.

Satgas Pengawalan DOB itu dijadwalkan melakukan kunjungan kerja tahap pertama pada 5-10 September 2022.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Pokja III Sumule Tumbo mengatakan pihaknya akan berusaha mendorong kesiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan dan berharap mendapatkan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait.

"Kita (di sini) melakukan identifikasi secara konkret terkait dengan kesiapan-kesiapan, baik penyampaian hibah aset, pinjam pakai aset, hibah uang yang nantinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan," tutur Sumule dalam keterangannya seperti yang dikutip Tribun-Papua.com dari Tribunnews.com, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Klaim Ada Aspirasi agar Pj Gubernur 3 DOB Papua Dijabat Orang Luar, Mendagri: Minta Orang Netral

Sumule menyatakan pihaknya akan melakukan sejumlah verifikasi selama berada di Kabupaten Jayawijaya yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan.

Mulai dari "Kita (di sini) melakukan identifikasi secara konkret terkait dengan kesiapan-kesiapan, baik penyampaian hibah aset, pinjam pakai aset, hibah uang yang nantinya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan,"

Pokja III, kata Sumule, juga akan melakukan verifikasi data dan dokumen pengalihan Aparatur Sipil Negara (ASN), data dan dokumen penyerahan aset, serta dokumen pemberian hibah.

Sumule mengatakan pokja juga akan mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, TA 2023, serta melakukan agenda lainnya sesuai kebutuhan.

Baca juga: Wamendagri Sebut 3 DOB Papua Bakal Diawasi DPRP dari Provinsi Induk hingga 2024

Sebelumnya, dikutip dari situs resmi Kemendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan saat ini kebijakan pembangunan tiga DOB di Papua tersebut terus disempurnakan.

Terutama terkait dengan masa transisi pemerintahan serta persiapan-persiapan teknis lainnya.

Dengan upaya tersebut, diharapkan segala prosesnya dapat berjalan baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

(Tribun-Papua.com/Tribunnews.com)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved