Mutilasi di Mimika

Ini Penjelasan Mayjen Saleh soal Perkembangan Kasus Mutilasi di Mimika

Pangdam mengatakan atas hasil pertemuan itu, dia tengah mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak tentang kemajuan dari hasil investigasi.

Tribun-Papua.com/ Calvin
Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan soal kasus mutilasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua bakal terus didalami dan dipercepat. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Terkait perkembangan kasus mutilasi, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, tengah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak seperti Polres, Denpom, dan Komnas Ham di Mimika, Provinsi Papua pada Rabu, 5/9/2022 kemarin.

Pangdam mengatakan atas hasil pertemuan itu, dia tengah mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak tentang kemajuan dari hasil investigasi.

"Dari hasil investigasi itu, kasus ini sudah di tahap penyidikan. Jadi tahap penetapan tersangka sudah dilakukan kepada 6 orang khususnya TNI," kata Pangdam kepada awak media di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Peran 6 Oknum TNI dalam Kasus Mutilasi di Mimika Terungkap, Ini Penjelasan Pangdam Cenderawasih

Menurutnya, setelah itu bakal dilanjutkan ke tahap berikutnya seperti penyusunan berkas-berkas berita acara dan selanjutnya.

"Kami berharap proses itu bisa dilakukan cepat, karena sesuai perintah bapak Kasad, kasus ini harus dipercepat agar tidak menimbulkan situasi polemik ditengah masyarakat bahwa penangan ini lambat," jelasnya.

Selain itu, Pangdam juga mengatakan pelaksanaan olah TKP juga sudah dilakukan.

"Dalam proses olah TKP kemarin juga semuanya berjalan aman walaupun ada informasi ada gangguan ternyata itu tidak terjadi karena masyarakat juga mendukung," ujarnya.

Kemudian dikatakannya untuk dua prajurit lainnya yang diduga terlibat dalam kasus tersebut masih terus didalami atau diperiksa.

Baca juga: HUT ke-77 TNI AL, Lantamal XI Bakti Kesehatan bagi Masyarakat di KRI dan Rumkital Merauke

"Tetapi yang 6 ini sudah pasti tersangka, dan pasal yang dikenakan ada pasal berlapis, tetapi intinya ada pasal 340 karena ada pembunuhan berencananya," jelasnya.

Selain itu, menurut Pangdam, pihaknya juga bakal membuka akses kepada Komnas Ham untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus mutilasi tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved