Bupati Mimika Ditangkap KPK

Eltinus Omaleng Akhirnya Dijebloskan ke Rutan KPK, Ini Masa Tahannya!

Terduga kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Eltinus Omaleng akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Editor: Roy Ratumakin
KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah) dalam konferensi pers penahanan Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 Eltinus Omaleng di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Eltinus ditahan KPK karena diduga melakukan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, yang merugikan negara sebesar Rp 21,6 miliar. 

Eltinus Omaleng mendapat 7 persen dan Teguh 3 persen. Agar proses lelang dapat dikondisikan, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Padahal, ia tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.

Baca juga: Dikawal Brimob Bersenjata Lengkap, Eltinus Omaleng Diterbangkan KPK ke Jakarta

Eltinus Omaleng juga memerintahkan Marthen untuk memenangkan Teguh sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan.

Setelah proses lelang dikondisikan, Marthen dan Teguh melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 miliar.

Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya PT Kuala Persada Papua Nusantara tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika. Hal ini diketahui Eltinus Omaleng.

PT Kuala Persada Papua Nusantara kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT Nemang Kawi Jaya, di mana Eltinus masih tetap menjabat sebagai komisaris.

Fili mengatakan, dalam perjalanannya, progres pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan.

Padahal, pembayaran pekerjaan telah dilakukan. Seluruh perbuatan para tersangka bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved