Info Jayapura

PT PNM Angkat Bicara Soal Penghentian Aktivitas Sawit di Distrik Unurumguay

Pemkab Jayapura telah meminta agar aktivitas berhenti hingga Juni 2022. Pada Juli 2022 masyarakat meminta kepada perusahaan agar melanjutkan.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
Kepala Kantor Perwakilan PT Permata Nusa Mandiri (PNM), Ridwan saat memberikan keterangan adanya pemberhentian aktivitas perusahaan di Kantor Bupati Jayapura, Distrik Heram, Senin (12/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI – Kepala Kantor Perwakilan PT Permata Nusa Mandiri (PT PNM), Ridwan menyatakan sejak 2019 hingga 2022 telah membuka sekitar 110 hektar lahan kelapa sawit di Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura, Papua.

Perkebunan kelapa sawit milik PT PNM telah beroperasi sejak 2019 setelah mendapat Hak Guna Usaha (HGU) pada akhir 2018 lalu, dimana disebutkan lahan seluas 32.000 hektar.

Menurut Ridwan selama ini pihak perusahaan telah berkoordiansi dengan pemilik hak ulayat sehingga direncanakan untuk pembukaan 10.000 hektar lahan, sementara pembukaan yang meliputi 32.000 ribu hektar diantaranya wilayah Nimbokrang, Nimboran, dan Kemtuk.

Baca juga: Ini Alasan Pemkab Jayapura Evaluasi Izin Pembukaan Lahan Kelapa Sawit PT PNM

"Belum pernah ada klarifikasi atau salah dari sisi prosedur atau ilegal. Masyarakat yang menolak dan berdemo salah sasaran, kami fokus pada HGU 10 ribu hektar dimana telah lama kerja sama dengan pemilik hak ulayat," kata Ridwan.

Ridwan menjelaskan, pada Maret, Pemkab Jayapura telah meminta agar aktivitas berhenti hingga Juni 2022. Namun pada Juli 2022 masyarakat meminta kepada perusahaan agar melanjutkan pekerjaan.

 

 

"Kami lakukan yang bisa dikerjakan, sementara di awal tahun dari (pemerintah) Pusat telah meminta pencabutan kawasan konsesi. Kita bekerja di luar kawasan hutan," ujarnya kepada Tribun-Papua.com di Kantor Bupati, Distrik Sentani, Senin (12/9/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pencabutan izin konsesi pada 6 Januari 2022 dan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

Menanggapi aksi demostrasi Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa di Kantor Bupati pada Kamis (8/9/2022) pihaknya bakal melakukan koordinasi bersama masyarakat untuk mengklarifikasi pembukaan lahan tersebut.

Baca juga: Pasca-aduan Masyarakat Soal Aktivitas Perusanaan Kelapa Sawit, Pemkab Jayapura Adakan Pertemuan

"Kami juga mengahargai keputusan pemerintah untuk pemberhentian aktivitas, aksi demo itu diluar dugaan kami, namun akan ada mediasi dan komunikasi bersama masyarakat," katanya.

Ridwan menambahkan berdasarkan surat yang diterima dari Pemkab Jayapura belum ada surat keputusan melainkan pemberitahuan penghentian aktivitas perusahaan.

Adapun, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan surat dengan Nomor 188.4/1556/SET pada Kamis (8/9/2022) kepada pihak PT PNM dengan perihal Pengentian aktivitas PT PNM di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura.

Sekadar informasi, keputusan Bupati Jayapura Nomor 213 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin lokasi tanah seluas sekitar 32.000 hektar kepada PT Permata Nusa Mandiri untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Distrik Unurum Guay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura pada 7 November 2011.

Pada 10 Februari 2013 Bupati Jayapura kembali menerbitkan SK Kelayakan Lingkungan Nomor 34 Tahun 2013, dan pada 2018 terbit sertifikat Hak Guna Usaha di wilayah IUP PT Permata Nusa Mandiri. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved