Harga BBM Resmi Naik

Pesan Presiden Jokowi saat Bertemu Frans Pekey: Diminta Gunakan APBD Atasi Dampak Kenaikan BBM

Arahan Presiden tersebut poinnya ialah meminta kepala Daerah supaya berani mengoptimalkan APBD masing-masing daerah

Penulis: Aldi Bimantara | Editor: M Choiruman
ISTIMEWA
BERTEMU PRESIDEN - Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey saat berada di Istana Merdeka Jakarta, untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, bahas langkah strategis atasi dampak kenaikan harga BBM, Senin (12/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Aldi Bimantara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Presiden RI Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi meminta pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Jayapura agar tidak ragu untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Baca juga: Antisipasi Dampak Kenaikan BBM, Pemkot Jayapura Akan Gelar Rakor Bersama Forkopimda

Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey kepada awak media termasuk Tribun-Papua.com, Rabu (14/9/2022), di Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

"Saya, Penjabat Wali Kota Jayapura merupakan 1 dari 15 wali kota dan 4 gubernur yang diundang langsung ke Istana Negara, sementara kepala daerah lainnnya secara daring," sebut Frans.

Dalam pertemuan tersebut, Frans mengatakan, para kepala daerah mendapatkan arahan Presiden, yaitu dapat mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dengan tujuan mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM.

"Tentu ini berhubungan dengan kenaikan harga barang atau inflasi juga, " pungkasnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, arahan Presiden tersebut poinnya ialah meminta kepala Daerah supaya berani mengoptimalkan APBD masing-masing daerah.

"Ada kebijakan ataupun surat dari Kementerian Keuangan dan Mendagri untuk kita bisa menggunakan 2 persen dari dana transfer umum daerah, yaitu dari DAU dan DBH, " bebernya.

Baca juga: Macet di SPBU Permindo Sentani, Antrean BBM Mengular

Kemudian Frans menuturkan, ada pula bantuan tak terduga, dengan adanya kebijakan bantuan-bantuan sosial di luar dari pada bantuan Pemerintah Pusat.

"Lalu juga dalam hubungannya terhadap pemberian subsidi, bagi sopir angkot, para nelayan, dan juga untuk pemasok bahan pangan, " rincinya.

Selain itu, bersama TPID, pihaknya akan melaksanakan operasi pasar, pasar murah dan beberapa skema yang akan dibicarakan dalam rapat lanjutan.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat Kota Jayapura, yang punya pekarangan ataupun lahan, agar dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman, khususnya kebutuhan rumah tangga, termasuk sayur-sayuran, cabai dan lainnya, " imbaunya.

Baca juga: BBM Naik Harga, Steve Mara: Langkah Pemerintah Sudah Tepat!

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan atasi dampak kenaikan harga BBM tersebut.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi, pada Senin 12 September 2022 lalu yang berlangsung secara hybrid dan dipusatkan di Istana Negara, Jakarta. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved