Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

DICEKAL ke Luar Negeri, Gubernur Lukas Enembe 'Ogah' Diperiksa di Jakarta: Ini Alasannya!

Selain tak bisa bepergian ke luar negeri, rekening dari Gubernur Lukas Enembe juga diblokir PPATK atas permintaan dari KPK.

Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Louis Erari
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam suatu kesempatan. Pasca-ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Lukas Enembe pun tak bisa melakukan perjalanan ke Luar Negeri. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Pasca-ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Lukas Enembe pun tak bisa melakukan perjalanan ke Luar Negeri.

Padahal, Gubernur Lukas Enembe dijadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Singapura.

Tak bisanya Gubenur Lukas Enembe ke luar negeri karena dicekal oleh lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Massa Jaga Ketat Kediaman Lukas Enembe, KPK Tetapkan Gubernur Papua Tersangka Gratifikasi

Selain tak bisa bepergian ke luar negeri, rekening dari gubernur dua periode ini juga diblokir PPATK atas permintaan dari KPK.

Akibat hal tersebut, Lukas Enembe pun mengambil sikap untuk tak mau bepergian dari Kota Jayapura atau Papua apabila dipanggil oleh pihak KPK.

Sekadar diketahui, Gubernur Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

 

 

"Bapak Gubernur sudah ambil sikap. Dia tidak akan keluar Kota Jayapura, Papua sampai persoalannya selesai," kata kuasa hukum Gubernur Papua Stephanus Roy Rening kepada wartawan, Rabu (14/9/2022) malam, di Swisbell Hotel, Jayapura.

Roy Rening pun menegaskan, apabila KPK ingin melakukan pemeriksaan terhadap kliennya, silahkan datang ke kediamannya.

Baca juga: Naik Rp 12,5 M dalam 2 Tahun, Ini Jumlah Harta Gubernur Papua Lukas Enembe yang Jadi Tersangka KPK

"Silahkan datang ke sana (kediaman Lukas Enembe di Koya)," ujar Roy Rening.

Hal ini, menurut Roy Rening agar pihak penyidik dari KPK bisa mengetahui kondisi kesehatan dari Gubernur Lukas Enembe.

Ia menambahkan, untuk saat ini masyarakat tidak mengijinkan Gubernur Papua beranjak dari Koya.

"Mereka (masyarakat) sudah komitmen, tidak ijinkan bapak keluar dari Koya. Bapak taat hukum silahkan KPK datang," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved