Forkonas PP DOB Minta Pemerintah Serius Kaji Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah

Ketua Forkonas PP DOB berharap pembahasan Desartada jadi pintu masuk pencabutan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia.

Dok. DPR RI
Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda - Ketua Forkonas PP DOB berharap pembahasan Desartada jadi pintu masuk pencabutan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mendukung rencana pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda berharap pembahasan ini menjadi pintu masuk pencabutan moratorium pemekaran wilayah di Indonesia.

Ia juga sempat menyinggung soal pembentukan tiga DOB di Papua yang telah terlaksana.

Baca juga: Masyarakat Papua Diajak Jaga Kamtibmas Pasca-pengesahan DOB, Tokoh Agama: Ini Berkat Tuhan

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda.
Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda (Dok. DPR RI)

"Pembentukan tiga provinsi baru di Papua menunjukkan bahwa pembentukan daerah otonomi baru bukan satu hal yang haram dilakukan. Dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal, pembentukan DOB ternyata bisa dilakukan. Nah kami mendukung penuh pembahasan rancangan PP Desartada yang akan dilakukan oleh Komisi II dengan Mendagri pekan depan," ujar Huda, Kamis (15/9/2022).

Untuk diketahui Komisi II DPR RI akan melakukan Rapat Kerja Dengan Mendagri pada 21 September 2022 mendatang.

Salah satu agenda rapat kerja tersebut adalah pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desartada.

Diharapkan PP Desartada ini menjadi pintu masuk bagi pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru yang telah berlangsung lebih dari satu dekade terakhir.

Baca juga: Dorong Kesiapan Peresmian Provinsi Baru di Papua, Kemendagri Terjunkan Satgas Pengawalan DOB

Huda mengatakan pemerintah harusnya serius mengkaji pencabutan moratorium pembentukan DOB.

Menurutnya fakta di lapangan menunjukkan jika saat ini masih saja terjadi ketidakefektifan layanan publik karena luasnya daerah administrasi pemerintahan.

Selain itu luasnya wilayah pemerintahan juga kerap memicu terjadi birokrasi panjang dan kompleks.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved