DKPP Sebut Papua Jadi Provinsi dengan Tingkat Pelanggaran Pemilu Tertinggi, Ini Penjelasannya

DKPP menyebut Papua menjadi provinsi tertinggi yang melakukan pelanggaran pemilu ketimbang daerah lainnya. Ini jenis-jenis pelanggarannya.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Ilustrasi Pemilu - DKPP menyebut Papua menjadi provinsi tertinggi yang melakukan pelanggaran pemilu ketimbang daerah lainnya. Ini jenis-jenis pelanggarannya. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut Papua menjadi provinsi tertinggi yang melakukan pelanggaran pemilu ketimbang daerah lainnya.

Anggota DKPP Dewa Raka Sandi mengatakan ada banyak jenis pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua.

Adapun jenis pelanggaran pemilu yang kerap terjadi yaitu perihal pelanggaran pencalonan hingga rangkap jabatan.

Baca juga: Tim Transisi DOB dari Kemendagri Dorong Provinsi Papua Selatan Ikut Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu (KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD)

"Salah satu contoh kasusnya, saya sering ditugaskan ke Papua dulu waktu masih di KPU, dalam konteks pencalonan, dalam konteks rangkap jabatan dan lain sebagainya," ujar Dewa Raka Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (16/9/2022). 

Hingga saat ini DKPP terus berupaya melakukan sosialisasi triparti untuk mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan menyelesaikan masalah Internal sesuai tata kerja pihaknya. 

"Kami juga sedang melakukan pencermatan, berdasarkan putusan itu tentu kita bisa indentifikasi," lanjut Dewa Raka Sandi.

"Jadi selama ini jenis pelanggaran kode etik seperti apa yang diadukan ke masyarakat yang diputuskan oleh DKPP dan itulah kami akan mendorong (KPU dan Bawaslu)" tambahnya. 

Baca juga: KPU Siapkan Regulasi Teknis dan Kaji Jumlah Anggaran untuk Pemilu di 3 DOB Papua

Diketahui, hingga saat ini berdasarkan pemetaan DKPP, Papua, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang sangat rawan terkait pelanggaran etika pemilu

Sehingga hal ini akan jadi fokus perhatian DKPP ke depannya, mengingat proses pemilu 2024 juga telah berlangsung. 

"Jadi kita sudah petakan mana daerah rawan mana yang sangat rawan. Ke depan kita akan lebih banyak melakukan pendidikan-pendidikan politik di masyarakat dan pendidikan-pendikan etika di penyelenggara pemilu," tegas Dewa Raka Sandi.

DKPP juga memastikan pihaknya juga bakal memberi perhatian khusus kepada sejumlah wilayah yang berpotensi rawan pelanggaran.

Lebih lanjut DKPP juga bakal membuat berbagai pendidikan politik dan etika pemilu. Agar ke depan tidak banyak pelanggaran etika di tingkat penyelenggara pemilu. (Tribunnews, Mario Christian Sumampow)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pelanggaran Pemilu Terbanyak di Papua, DKPP Jelaskan Jenis Pelanggarannya  

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved