Kemenkumham Papua

Kanwil Kemenkumham Papua Gelar Sosialisasi di Biak, Ini Sasarannya!

Guna memberikan pemahaman hukum terhadap hamba Tuhan di Klasis GKI Biak Numfor, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua gelar sosialisasi.

Editor: Roy Ratumakin
Kemenkumham Papua for Tribun-Papua.com
Kantor Wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua melayani Kabupaten Biak Numfor melalui sosialisasi paralegal dan evaluasi kampung sadar hukum, kerja sama pemantauan dan pengawasan di bidang KI, harmonisasi peraturan daerah, pendaftaran perseroan perorangan dan layanan keimigrasian. 

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK – Guna memberikan pemahaman hukum terhadap hamba Tuhan di Klasis GKI Biak Numfor, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua gelar sosialisasi.

Sosialisasi tersebut meliputi, sosialisasi paralegal dan evaluasi kampung sadar hukum, kerjasama pemantauan dan pengawasan di bidang KI, harmonisasi peraturan daerah, pendaftaran perseroan perorangan, dan layanan keimigrasian.

Pelatihan Paralegal, kata Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba diperuntukan bagi orang tak mampu mengakses hukum, baik litigasi maupun non litigazy merujuk pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Baca juga: Kemenkumham Papua Bakal Berikan 1.000 Sertifikat HAKI bagi Masyarakat

Selain itu, kata Ayorbaba, berkaitan dengan Kekayaan Intelektual, pihaknya menargetkan pada 2022 harus mencapai 1.000 sertifikat.

Sehingga, pada September sudah mencapai 690 Sertifikat yang diserahkan langsung kepada masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua.

 

 

"Negara hadir melalui UU Cipta Kerja melalui AHU, cukup membayar Rp 50.000 bisa mendirikan Perseroan Perorangan dan Modal bisa mencapai 5 Miliar. Dengan proses pendaftarannya cepat sepanjang pemohon memiliki email aktif, NPWP, dan KTP," kata Ayorbaba.

Ayorbaba juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua yang diwakili Ani Rumbiak, Kepala BPHN yang diwakili Kabid Bantuan Hukum, Yayuk dan semua yang telah hadir.

Ditempat yang sama, Kepala BPHN yang diwakili Kepala Bidang Bantuan Hukum, Yayuk mengatakan, Paralegal yang tergabung kegiatan sosialisasi ini harus memiliki kompetensi dalam melayani masyarakat.

“Paralegal yang telah mengikuti pelatihan harus kemampuan memahami hukum dasar, kemampuan dan keterampilan dalam mengadvokasi masyarakat yang akan didapat pada pelatihan dan akan dipraktekan nanti di lapangan,” kata Yayuk.

Baca juga: Kemenkumham Melayani Papua, Menteri Yasonna Launching MIPC

Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Calvin Masnembra, dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar tentu menggerakan LBH Kydawun GKI Klasis Biak Selatan yang selalu menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan gayung bersambut dari upaya Kanwil Kemenkumham Papua untuk meningkatkan sinergi dengan Pemkab Biak Numfor, yang telah menandatangani MoU pada 22/8/2022 lalu di Jayapura," kata Wabup Calvin.

Sementara itu Mewakili Gubernur Provinsi Papua, Staf Ahli Gubernur JFT Madya Ana Rumbiak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua, LBH Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan, Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Melalui Kegiatan ini diharapkan respon positif berupa manfaat hadirnya layanan dari pemerintah, pemahaman hukum yang memadai di tengah masyarakat, dan pemberdayaan hukum. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved