Pemkot Jayapura

KPK Dampingi Pemkot Jayapura Tagih Wajib Pajak yang Bandel, Siap-siap Pengemplang Diproses!

Pemerintah Kota Jayapura telah mencatat 13 wajib pajak yang selama ini sulit ditagih. KPK segera turun tangan. Sikat!

Tribun-Papua.com/Raymond Latumahina
Foto bersama KPK RI dan Pemerintah Kota Jayapura usai rapat evaluasi dan monitoring pemberantasan korupsi di Papua, khususnya Pemeintahan Kota Jayapura. Pengemplang pajak mulai diproses besok, Sabtu (17/9/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bakal mendampingi Pemerintah Kota Jayapura menagih wajib pajak yang dianggap bandel.

Hal itu dikatakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK RI Wilayah V, Dian Patria, kepada wartawan usai rapat bersama Pemerintah Kota Jayapura, Jumat (16/9/2022).

Berdasarkan rapat tersebut, Dian Patria mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura telah mencatat 13 wajib pajak yang selama ini sulit ditagih.

Maka dari itu, KPK RI bersama Pemerintah Kota Jayapura akan turun langsung mengunjungi 13 wajib pajak tersebut pada Sabtu (17/9/2022) besok.

Baca juga: Lukas Enembe Tolak Tawaran Fasilitas Pengobatan dari KPK, Gubernur Papua Malah Bilang Begini

"Tadi setidaknya ada 13 wajib pajak yang bisa menjadi sample untuk pendampingan ke lapangan besok," kata Dian Patria.

Padahal, menurut Dian Patria, Pemerintah Kota Jayapura sudah berkali-kali memperingatkan kepada wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajibannya.

Namun, sayangnya, ia menambahakn, peringatan tersebut seakan-akan tidak digubris oleh para wajib pajak.

"Karena ini wajib pajak sudah sulit ditagih, sudah berkali-kali dikasih peringatan secara sah," keluhnya.

Baca juga: KPK Beberkan Tunggakan Pajak Pemkab Jayapura Capai Miliaran Rupiah

Nantinya, dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Jayapura didampingi lembaga antirasuah bakal memasang papan nama di wajib pajak yang bandel tersebut.

"Kita mulai masuk ke level berikutnya, naming and shaming, pasang plang," ujarnya

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, menyambut baik atas pendampingan yang diberikan oleh KPK RI untuk mengatasi masalah wajib pajak ini.

"Tadi sudah disampaikan, KPK RI dan Pemerintah Kota Jayapura, besok akan turun ke lapangan untuk menndatangi 13 wajib pajak yang belum bayar," pungkas Frans Pekey. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved