3 Kepala Daerah di Papua Jadi Tersangka, KPK Curiga Banyak Proyek Fiktif di Bumi Cenderawasih

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mencurigai ada banyak proyek fiktif di Papua. 

Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengumumkan penetapan tersangka baru terkait kasus suap dana hibah KONI, di Jakarta, Rabu (18/9/2019) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mencurigai ada banyak proyek fiktif di Papua.  

TRIBUN-PAPUA.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mencurigai ada banyak proyek fiktif di Papua

Pasalnya, kondisi di Papua tak terawasi dengan baik.

Alex mengatakan pihaknya saat ini tengah mengusut sejumlah kasus rasuah di Bumi Cenderawasih.

Tak hanya suap, KPK juga mengusut sejumlah modus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di wilayah Indonesia timur itu.

Baca juga: KPK Beberkan Tunggakan Pajak Pemkab Jayapura Capai Miliaran Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Sejauh ini sudah beberapa kepala daerah di Papua dijerat oleh KPK sebagai tersangka. 

Mulai dari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, hingga Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Itu yang nanti akan didalami di proses penyidikan, tidak terbatas pada suap ketika pembangunan atau lelang ada suap dampaknya itu ada pada proses pembangunan yaitu apa proyeknya secara spesifikasi tidak sesuai, atau terjadi markup sehingga ada unsur kerugian negara," kata Alex dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).

"Kita ingin mendorong ke sana jangan hanya suapnya. Jangan-jangan fiktif karena kondisi di Papua tidak setiap saat bisa terawasi dengan baik."

Baca juga: Naik Rp 12,5 M dalam 2 Tahun, Ini Jumlah Harta Gubernur Papua Lukas Enembe yang Jadi Tersangka KPK

Menurut Alex, pihaknya banyak menerima informasi soal dugaan pengaturan proyek di Papua

Salah satu sumber informasi berasal dari kalangan pengusaha.  

"Ada kemungkinan juga pembangunannya tidak sesuai yang diharapkan, jadi hal itu yang harus dihadapi penyidik untuk membuktikan tidak semata-mata suap tapi juga mengakibatkan kerugian negara yang besar. termasuk setelah diperiksa laporan keuangan perusahaan yang mengerjakan akan ketahuan ke mana saja, aliran uang itu," sebut Alex.

Dalam pengusutan kasus dugaan rasuah di Papua, KPK berkoordinasi dengan sejumlah pihak. 

Salah satunya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Info itu kan salah satunya dari PPATK kami kemudian bisa melakukan penindakan," kata Alex. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tak Terawasi dengan Baik, KPK Curiga Banyak Proyek Fiktif Terjadi di Papua

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved