Kemenkumham Papua

Hari ke-3 Pelatihan Paralegal, Loury Da Kosta: Peserta Wajib Analisa SWOT

Pelatihan tersebut berlangusng di aula Gereja GKI Elizabeth Kabupaten Biak Numfor. Pelatihan hari ke-3 meliputi bantuan hukum dan advokasi.

Editor: Roy Ratumakin
Kanwil Kemenkumham Papua for Tribun-Papua.com
Pelatihan Paralegal bagi hamba Tuhan di Kabupaten Biak memasuki hari ke-3 sejak dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua yang diwakili Staf Ahli, Ani Rumbiak di Swissbell Hotel (15/9/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAKPelatihan Paralegal bagi hamba Tuhan di Kabupaten Biak memasuki hari ke-3 sejak dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua yang diwakili Staf Ahli, Ani Rumbiak di Swissbell Hotel (15/9/2022).

Sebanyak 30 peserta yang tergabung dalam Klasis GKI Biak Numfor dan juga Kabupaten Supiori terus dilatih dan diajari menjadi seorang Paralegal yang siap terjun ke jemaat dan masyarakat upaya penyelesaian masalah.

Pelatihan tersebut berlangusng di aula Gereja GKI Elizabeth Kabupaten Biak Numfor. Pelatihan hari ke-3 meliputi bantuan hukum dan advokasi.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Papua Gelar Sosialisasi di Biak, Ini Sasarannya!

Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Provinsi Papua, Loury Da Kosta selaku pemateri mengatakan, guna mewujudkan akses keadilan, dan sebagai wujud tanggungjawab negara, UU 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum sudah diimplementasikan.

“Bantuan hukum tersebut diantaranya, jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum,” kata Loury.

Loury mengatakan, ada tiga komponen dalam implementasi UU 16 Tahun 2011 yaitu; Bantuan Hukum, Penyelenggara Batuan Hukum, yaitu: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pemberi Bantuan Hukum, yaitu: Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah lolos verivikasi/akreditasi.

Penerima Bantuan Hukum, yaitu: orang miskin atau kelompok masyarakat miskin.

Loury menjelaskan, berkaitan dengan layanan bantuan hukum secara litigasi, yaitu proses bantuan hukum melalui jalur pengadilan, seperti, pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan (perkara pidana).

Baca juga: Kemenkumham Papua Bakal Berikan 1.000 Sertifikat HAKI bagi Masyarakat

“Kalau untuk menyelesaikan masalah, ada beberapa langkah yaitu negosiasi, mediasi, pemberdayaan masyarakat, legal drafting (pembuatan dokumen hukum, misal Raperda),” ujarnya.

Dalam hal ddvokasi, Loury berharap bakal dilakukan oleh Paralegal usai mendapat materi dan melakukan praktek kerja lapangan selama 3 bulan.

Calon Paralegal, menurutnya harus melaksanakan analisa SWOT yaitu; strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman).

Kekuatan (strength) contohnya sebagai Paralegal, kronologi yang baik. Kelemahan (weakness), contohnya tidak paham prosedur hukum, Jarak yang jauh, bukti kurang Peluang, peluang (opportunity) contohnya memiliki kenalan OBH.

Sekadar diketahui, dalam kegiatan tersebut hadir juga Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Mohamad Mufid serta seluruh panitia pelatihan Paralegal. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved