Pemilu 2024

Eks Gubernur DKI Jakarta Digeser Jadi Cawapres, Politisi PAN: Rusak Tradisi Ketatanegaraaan

Diketahui, eks Gubernur DKI Jakarta itu digeser jadi cawapres dianggap tidak melanggar konstitusi, tapi rusak tradisi ketatanegaraan di Indonesia.

instagram.com/jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, wacana eks Gubernur DKI Jakarta itu digeser jadi cawapres dianggap tidak melanggar konstitusi. Namun, bakal rusak tradisi ketatanegaraan di Indonesia. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Adanya wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusung kembali di Pilpres 2024 cukup menyita perhatian publik.

Diketahui, eks Gubernur DKI Jakarta itu digeser jadi cawapres dianggap tidak melanggar konstitusi.

Namun, menurut Politisi PAN, Guspardi Gaus, jikalau wacana tersebut benar terwujud nantinya, maka bakal rusak tradisi ketatanegaraan di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN itu menyebutkan secara normatif tidak ada yang salah dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut Presiden yang telah terpilih dua periode masa jabatan boleh mencalonkan kembali sebagai calon wakil presiden dalam pemilu.

Baca juga: Lengserkan AHY, Alumnus UGM Buka Peluang Jadi Capres Partai Demokrat, Ini Sosoknya

Guspardi Gaus menjelaskan, di dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 7 secara eksplisit hanya menyebutkan Presiden atau Wakil Presiden menjabat lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali selama satu periode dalam jabatan yang sama.

"Artinya, Pak Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menjadi calon Presiden pada Pemilu 2024 karena sudah menjabat selama dua periode. Kalau Jokowi maju sebagai calon Wakil Presiden, secara normatif tidak ada yang dilanggar dan syaratnya harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Guspardi Gaus kepad wartawan, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Anies Baswedan Siap Maju Capres, Wakil Gubernur DKI Bereaksi Keras: Saya Pilih Prabowo!

Namun begitu, menurutnya menjadi sebuah keanehan jika seorang Presiden maju sebagai Wakil Presiden.

Seandainya Jokowi akan maju sebagai calon Wakil Presiden di pemilu 2024, tentu masyarakat akan merasa heran dan mempertanyakan etika politik dan kepemimpinannya.

"Pertanyaannya apakah Jokowi mau melakukanya," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat itu melanjutkan bahwa jabatan Presiden merupakan puncak tertinggi dari karier dalam bernegara.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved