Info Jayapura

Pengusaha Bantah KPK Sebut Tunggakan Pajak Hotel Capai Miliaran Rupiah di Kabupaten Jayapura

Menurut dia, yang belum membayar pajak adalah pemilik pertama sebelum pihaknya mengelolah hotel tersebut.

Tribun-Papua.com/ Calvin
Direktur PT Hotel Suni, Guruh Pranoto Putra mengatakan pihaknya rajin untuk membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktur PT Hotel Suny, Guruh Pranoto Putra mengatakan pihaknya rajin membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Guruh saat dikonfirmasi Tribun-Papua.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Senin (19/9/2022).

Menurut dia, yang belum membayar pajak adalah pemilik pertama sebelum pihaknya mengelolah hotel tersebut.

"Yang belum membayar pajak ini adalah pemilik pertama, yaitu pihak Merpati, jadi perusahaan Merpati kolaps terus hotelnya tidak beroperasi, terus kita beli, dan semenjak kita beli kita membayar pajak," jelasnya.

Baca juga: Tokoh Adat Papua Minta Presiden Jokowi Perintahkan KPK Segera Hentikan Kasus Lukas Enembe 

Dia megatakan, yang dipermasalahkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1996, dimana jamannya pihak pertama, yaitu Merpati sampai dengan tahap pembelian.

"Soal ini kita sudah konfirmasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dimana Merpati ini sudah dinyatakan valid atau bangkrut, seharunyakan tidak masuk dalam objek pajak, jadi bukan hotel Suni yang tidak membayar pajak, tetapi pemilik yang dulu yang tidak membayar pajak yaitu pihak Merpati. Kalau kita pembayaranya berjalan lancar," ujarnya.

Baca juga: KPK Dampingi Pemkot Jayapura Tagih Wajib Pajak yang Bandel, Siap-siap Pengemplang Diproses!

Sebelumnya KPK telah menyampaikan tunggakan pajak sejumlah tempat usaha di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mencapai Rp 3 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kasatgas Korsup KPK Wilayah 5, Dian Patria, kepada awak media di Sentani, Kamis (15/9/2022).

"Untuk pajak ternyata di sini tidak besar, hanya Rp 3 miliar tunggakannya per 31 Agustus 2022," kata Dian.

Tunggakan itu terdapat dari beberapa tempat usaha di Kabupaten Jayapura yang belum membayar pajak hingga saat ini.

Halaman
123
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved