Pemprov Papua

Data Jumlah OAP Menjadi Indikator Pembagian Dana Otsus Papua hingga Pembangunan Berkualitas

Data yang akurat dapat menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan provinsi.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Triwarno, menyatakan, validasi data jumlah Orang Asli Papua menjadi hal penting sebagai salah satu indikator perhitungan dan pembagian dana otonomi khusus di provinsi dan kabupaten/kota. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Validasi data jumlah Orang Asli Papua (OAP) menjadi indikaor penting dalam  perhitungan dan pembagian dana otonomi khusus (Otsus) di provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Triwarno, di Jayapura, Rabu (21/9/2022).

“Ketersediaan data punya peran penting sebagai basis data pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua,” katanya.

Baca juga: Harta Lukas Enembe Dilaporkan ke KPK Rp33 Miliar, Dari Mana Uang Rp560 M yang Disetor ke Kasino?

Menurut Triwarno, data yang akurat dapat menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai potensi dan kebutuhan provinsi.

“Satu data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat," ujarnya.

"Kemudian data mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi antar instansi pusat dan instansi daerah.”

Baca juga: TERNYATA Selama Ini BPK Tak Berhasil Periksa Keuangan Gubernur Papua Lukas Enembe, Kok Bisa?

Triwarno mengatakan, tujuan utama satu data itu adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Terkhusus, dalam proses perencanaan pembangunan berkualitas di daerah.

“Merespon kebijakan satu data Indonesia maka Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data,” ujar Triwarno. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved