Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Yunus Wonda Bantah Tudingan Pemprov Papua Selalu Disclaimer Soal Status Keuangan WTP

BPK hampir selalu memberikan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer terhadap keuangan pemerintah Provinsi Papua.

Penulis: Raymond Latumahina | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Raymond Latumahina
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua, Yunus Wonda, membantah tudingan Menkopolhukam, Mahfud MD, yang mengatakan Pemerintah Papua selalu disclaimer soal status WTP. 

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Raymond Latumahina

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD, yang mengatakan Pemerintah Provinsi Papua selalu disclaimer dibantah Yunus Wonda.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut, selama ini, BPK selalu kesulitan melakukan audit dan memeriksa keuangan Pemerintah Provinsi Papua.

Menurut Yunus Wonda selaku Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua, statement mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu sangatlah keliru.

Baca juga: BPK Kesulitan Periksa Keuangan Lukas Enembe, Eks Ketua MK: Banyak Disclaimer!

Sebab, sejak kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur, keuangan Pemerintah Provinsi Papua selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Itu kami, saya sebagai pimpinan DPRD menerima di dalam sidang paripurna, Papua tidak menerima disclaimer, tidak ada itu," kata Yunus Wonda kepada wartawan di Kantor DPRD Papua, Selasa (20/9/2022) kemarin.

 

 

Yunus Wonda mengatakan, Papua sudah 7 kali mendapat WTP dari BPK dan status itu tidak pernah disclaimer.

"Jadi kalau pak Mahfud mengatakan Papua itu dalam kepemimpinan Lukas Enembe selalu disclaimer, saya pikir itu keliru dan salah," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved