Nasional

Menteri Jokowi Kena Semprot soal Aturan bagi Pj Kepala Daerah, Ini Sosoknya

Menteri Jokowi itu kena semprot dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa yang meminta mencabut Surat Edaran tersebut.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran nomor 821/5492/SJ terkait kewenangan yang diberikan lebih bagi Pj kepala daerah.

Oleh karenanya, hal ini mendapat sorotan dari DPR RI.

Menteri Jokowi itu kena semprot dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa yang meminta mencabut Surat Edaran tersebut.

Secara khusus, Saan meminta Tito mencabut SE yang mengizinkan Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah memutasi atau memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Segera Lengser, Eks Menteri Jokowi Buat Gebrakan Baru bagi Rakyat Jakarta, Modal di Pilpres?

Adapun hal itu diatur dalam SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022.

Dia menilai dampak yang dihadapi soal surat edaran tersebut akan sangat menyulitkan.

“Karena penjabat ini lama, bukan seperti penjabat sebelumnya yang batas waktunya bulanan (sebentar),” kata Saan dalam rapat bersama Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Politisi Partai NasDem itu menilai, selain masa jabatan, para pejabat sementara itu berjumlah banyak.

Baca juga: Media Asing Bocorkan Peluang Eks Danjen Kopassus di Pilpres, Didukung Jokowi, Lengserkan Ganjar

Menurut Saan, ini merupakan konsekuensi dari diselenggarakannya Pemilu 2024.

“Rawan namanya abuse of power. itu rawan sekali. Maka terkait dengan itu kita coba diskusikan apakah misalnya coba dicabut digantikan dengan surat edaran yang baru,” ujar Saan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved