Gubernur Lukas Enembe Diperiksa KPK

Minta Gubernur Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK, ICW: Kalau Terus Mangkir Selayaknya Dijemput Paksa

Gubernur Papua Lukas Enembe diminta ICW memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Kontributor Tribunnews.com, B Ambarita
Gubernur Papua Lukas Enembe - Gubernur Papua Lukas Enembe diminta ICW memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe diminta memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana ingin Lukas Enembe mematuhi ketentuan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan seseorang memiliki kewajiban hukum memenuhi panggilan baik sebagai saksi maupun tersangka.

Ia mengatakan KPK harus melakukan penjemputan paksa jika Lukas Enembe terus-terusan mangkir dari panggilan KPK.

Baca juga: Pengacara Akui Lukas Enembe Pernah Main Judi di Kasino Singapura: Tapi Bukan dalam Jumlah Fantastis

Gubernur Papua, Lukas Enembe
Gubernur Papua, Lukas Enembe ((Dok Staf Khusus Gubernur Papua))

“Jadi, jika Lukas terus menerus mangkir, sudah selayaknya KPK segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa,” kata Kurnia dalam keterangan resminya, Kamis (22/9/2022).

Kurnia mengatakan, penjemputan paksa ini diatur dalam Pasal 50 KUHAP.

Menurut dia, pilihan lain yang bisa dilakukan KPK adalah menangkap dan menahan politikus Partai Demokrat itu.

Tindakan itu merujuk pada Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan aparat hukum dapat menangkap jika perkara sudah naik ke tahap sidik dan status orang terkait sudah menjadi tersangka.

Baca juga: Tegaskan Kasus Lukas Enembe Tak Terkait Urusan Politik, Mendagri Singgung Kasus Bupati Mimika

Pasal 21 KUHAP menyatakan kewenangan untuk menahan diberikan dengan alasan seperti aparat khawatir tersangka melarikan diri.

Kurnia menilai dengan langkah-langkah tersebut perkara dugaan korupsi Lukas bisa segera dibawa ke meja hijau.

“Bahkan, jika kemudian Lukas ditangkap, KPK pun dapat langsung melakukan penahanan,” ujar Kurnia.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved