Komisi II: Paripurna Pengesahan RUU DOB Papua Barat Daya Tunggu Persetujuan Pimpinan DPR

Rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonom Baru atau DOB Provinsi Papua Barat Daya menunggu persetujuan pimpinan DPR RI.

Penulis: Astini Mega Sari | Editor: Astini Mega Sari
(Google Maps)
Peta Pulau Papua - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonom Baru atau DOB Provinsi Papua Barat Daya menunggu persetujuan pimpinan DPR RI. 

TRIBUN-PAPUA.COM - Rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonom Baru atau DOB Provinsi Papua Barat Daya menunggu persetujuan pimpinan DPR RI.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Diketahui pembahasan tingkat I mengenai RUU DOB Papua Barat Daya telah selesai dilakukan pada Senin (12/9/2022) lalu.

Baca juga: RUU DOB Papua Barat Daya Segera Ditetapkan Jadi UU, DPRB Minta Warga Tak Permasalahkan soal Ibu Kota

Peta Pulau Papua
Peta Pulau Papua ((Google Maps))

"Tugas kami di Komisi II selesai. Kami telah menyurati pimpinan DPR, tinggal menunggu agenda dari pimpinan," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung di sela-sela kunjungan kerja spesifik soal pengelolaan tata ruang di Kota Sorong, Kamis (22/9/2022), seperti dikutip dari TribunPapuaBarat.com.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan ada agenda paripurna terdekat adalah pada 29 September 2022.

Kendati demikian, Ahmad belum bisa memastikan apakah pengesahan RUU DOB Papua Barat Daya akan dibahas dalam rapat paripurna pada tanggal tersebut atau tidak.

"Jadi kita tunggu saja, paripurna bisa tanggal 29 September atau bisa saja ditunda," ucapnya.

Baca juga: Tegaskan Moratorium DOB Belum Dicabut kecuali Papua dan Papua Barat, Wapres Minta Tak Dipolitisasi

Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya DPR Papua Barat (DPRPB), George Karel Dedaida memastikan RUU DOB Papua Barat Daya akan disahkan jadi UU pada bulan September 2022.

Meski tak tahu tanggal pastinya, George menyebut penetapan RUU DOB Papua Barat Daya menjadi UU itu bakal dilakukan di akhir bulan ini.

"Kami pastikan ditetapkan akhir bulan ini. Tanggalnya kami belum tahu pasti," kata George saat ditemui awak media di Manokwari, Selasa (20/9/2022), seperti dikutip dari TribunPapuaBarat.com.

"Jadi tinggal penentuan jadwal paripurna besar," kata George.

(Tribun-Papua.com/TribunPapuaBarat.com)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved