Breaking News:

Lukas Enembe Diperiksa KPK

Negara Diminta Proses Mahfud MD soal 1.000,7 Triliun Dana Otsus Papua, Pemuda: Pembohongan Publik!

Tokoh Pemuda Papua, Alexander Gobay, meminta negara memproses Menko Polhukam Mahfud MD, lantaran telah telah melanggar Undang-undang ITE.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty Internasional Indonesia menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta, Jumat (15/4/2022). MRP meminta pemekaran wilayah Papua ditunda. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM - Menteri Koordinasto Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) dituding melakukan pembohongan publik atas pemberitaan tentang kucuran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua periode  2002-2020, dengan total Rp 1.000,7 triliun.

Tokoh Pemuda Papua, Alexander Gobay, mengeklaim data Dana Otsus yang sebenarnya dikucurkan ke Papua dan Papua Barat dari tahun 2002– 2022 senilai RP 94, 24 triliun.

Dia meminta negara memproses Mahfud MD, lantaran telah telah melanggar Undang-undang ITE.

"Kami sesalkan penyebututan angka oleh Mahfud MD yang sangat keliru, yang justru membuat Papua semakin panas hanya karena ulah oleh pihak tertentu, apalagi oleh seorang menteri," ujar Alexander lewat gawainya kepada Tribun-Papua.com, Senin (26/09/22).

Baca juga: Presiden Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK, Jokowi: Semua Sama di Mata Hukum!

Alexander menjelaskan, menyoal tentang hoaks, Oxford Dictionary mengartikan dengan apa yang disebut a humorous or malicious deception alias penipuan yang lucu atau jahat.

Berdasakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE melarang pada pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Serta pada ayat (2) di pasal yang sama lebih mendetail menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Setiap orang menyebarkan berita bohong atau hoaks yang termasuk dalam pasal 28 UU ITE ini akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama enam tahun atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Menurt Alexander, penyebaran hoaks oleh Mahfud MD adalah bagian dari pembunuhan karakter dan mengintimidasi pejabat dan rakyat Papua.

Sejauh ini, dana Otsus yang bergulir di tanah Papua dinilai baik dan berjalan sesuai dengan koridor.

Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu melaporkan data dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 94, 24 triliun.

Jokowi menyebut, dana Otsus yang disalurkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sementara data penerima dana Otonomi Khusus Papua Tahun 2002-2022 senilai Rp 92.685.467.979.550.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved