Lukas Enembe Diperiksa KPK

Negara Diminta Proses Mahfud MD soal 1.000,7 Triliun Dana Otsus Papua, Pemuda: Pembohongan Publik!

Tokoh Pemuda Papua, Alexander Gobay, meminta negara memproses Menko Polhukam Mahfud MD, lantaran telah telah melanggar Undang-undang ITE.

Tribun-Papua.com/Istimewa
Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty Internasional Indonesia menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta, Jumat (15/4/2022). MRP meminta pemekaran wilayah Papua ditunda. 

APBD Papua dari Tahun 2002-2020 Senilai Rp 170.551.487.

Pendapatan Daerah dari tahun 2002-2022 (PAD) Rp 13.457.579.

Dana Perimbangan dari tahun 2002-2022 Senilai RP 53.625.024.

Baca juga: Tito Karnavian dan Bahlil Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpauw Wagub Papua: Ada Apa?

Sedangkan Dana Otsus dan Dana DTI dari tahun 2002-2022 Senilai Rp 104.389.961.

Menurut Alexander, data ini jelas sesuai petunjuk Teknis (Juknis) dan Undanga-undang.

"Mahfud MD perlu catat laporan ini, agar tidak salah melaporkan data kepada masyarakat Indonesia terutama di Papua. Karena seorang menteri yang melaporkan tanpa sadar akan kesalahannya, justru akan menimbulkan persoalan dan baru di tanah Papua," ujarnya.

"Sebagai warga negara yang taat hukum UU yang berlaku, wajibnya Mahfud MD diberikan sanksi oleh negara," sindirnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved