Papua Terkini

Solusi Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM di Papua, Theo Hesegem: Perlu Libatkan Keluarga Korban

Menurut Theo, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua perlu kembali menanyakan kepada keluarga korban terkait keinginan mereka.

(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem. 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyebutkan bahwa solusi penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua perlu melibatkan pihak keluarga korban.

Menurut Theo, penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua perlu kembali menanyakan kepada keluarga korban terkait keinginan mereka.

"Kalau kita mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tanpa menanyakan kepada keluarga korban, itu sangat tidak mungkin, karena itu sama saja kita memaksa kehendak kita tanpa keinginan mereka," kata Theo, Selasa (4/10/2022).

Menurutnya, sampai hari ini keluarga dari para korban kekerasan di Papua hingga saat ini masih masih hidup, maka itu perlu pernyataan mereka.

"Tapi kita harus melibatkan keluarga korban untuk menyelesaikan rentetan kasus di Papua sesuai kemauan mereka. Oleh sebabnya, pemerintah pusat tidak bisa memaksakan kehendak, tetapi harus mengikuti apa yang diinginkan oleh keluarga korban," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, di Papua bukan hanya diduga ada terjadinya pelanggaran HAM saja, tetapi juga ada pelanggaran hukum.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Dalami Dugaan Gas Air Mata yang Digunakan Aparat Kedaluwarsa

Maksudnya, dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak keamanan, dan pelanggaran hukum oleh Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non Papua.

"Itu juga tidak bisa diabaikan oleh pemerintah, jadi poin penting yang sudah saya sampaikan itu, pelanggaran hukum dan HAM harus dipenuhi dan diselesaikan oleh pemerintah pusat, karena semua persoalan di Papua dilatarbelakangi oleh isu politik hingga membuat situasi di Papua semakin buruk," ujarnya.

Baca juga: Lukas Enembe Dianggap Tokoh Dialog Damai Papua, Komnas HAM Diteriaki DPR

Lanjut dia, jika keluarga korban mau menyelesaikan semuanya tanpa melibatkan kasus politik maka itu tidak jadi persoalan, tetapi jika mereka ingin mengaitkan dengan isu politik maka pemerintah bisa mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua.

"Itu membutuhkan waktu, tidak harus secepatnya, dan perlu dilakukan pendekatan khusus," katanya.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Gelar Supervisi Kinerja Jabatan Fungsional di Kemenkum HAM Papua

Selain itu, terkait penyelesaian pelanggaran dugaan HAM di Papua juga tergantung situasi keamanan.

"Artinya situasi Papua harus aman baru semua itu bisa dilakukan, tetapi kalau belum, maka saya yakin proses penyelesaian dugaan HAM di Papua akan sulit," pungkasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved