Papua Terkini

Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap Merasa Didzolimi dengan Tuduhan Korupsi Rp 2,2 Triliun

APBD Biak Numfor Rp 1 Triliun lebih, sehingga kalau terjadi penyimpangan APBD sebesar itu mungkin pegawai tak terima gaji beberapa bulan

Istimewa
KETERANGAN - Bupati Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Herry Ario Naap membantah tudingan telah melakukan tindak pidana korupsi hingga Rp 2,2 Triliun. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Bupati Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Herry Ario Naap membantah tudingan telah melakukan tindak pidana korupsi hingga Rp 2,2 Triliun. Menurutnya tuding itu hanya dilontarkan lawan politik yang ingin menjatuhkan dirinya.

Baca juga: Mahasiswa UGM Gelar Festival Kasumasa, Tanda Perpisahan di Pulau Wundi Kabupaten Biak Numfor

"Adanya dugaan korupsi Rp 2,2 Triliun tidak berdasarkan data dan saya pribadi nyatakan itu hoax, sehingga bagi mereka yang terus menebar berita ini kepada masyarakat, saya sebut sebagai provokator," kata Herry Ario Naap saat dihubungi, Kamis (6/10/2022) pagi.

Herry mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Papua telah menyampaikan Bahwa Dugaaan Korupsi senilai Rp 2,2 Triliun di Kabupaten Biak Numfor tidak benar dan itu hoax.

"APBD Biak Numfor Rp 1 Triliun lebih, sehingga kalau terjadi penyimpangan APBD sebesar itu mungkin pegawai tak terima gaji beberapa bulan," ujarnya.

Ia pun merincikan apabila terjadi penyimpangan anggaran senilai Rp 2,2 Triliun, makan tiap tahunnya ada indikasi Tipikor mencapai Rp 750 miliar. Sementara APBD Kabupaten Biak Numfor hanya Rp 1,2 Triliun.

Baca juga: Wisata Papua: Melihat Monumen Perang Dunia II di Biak Numfor

"Kalau terjadi setiap tahun korupsi Rp 750 Miliar, maka pastinya ASN tidak menerima hak-hak mereka dan Berbagai infrastruktur tidak dibangun di Biak Numfor, Provinsi Papua. Isu yang dibangun sangat tidak realistis sehingga isi itu adalah hoax," ucapnya.

Herry meminta agar masyarakat tidak mudah untuk termakan isu yang dibangun segelintir oknum.

"Isu ini adalah karya orang-orang yang tidak memiliki kemampuan sehingga mengambil cara-cara kotor untuk mendapatkan simpatik masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Empat Film Dokumenter Masuk Niminasi Festival Film Papua di Kabupaten Biak Numfor

Herry menambahkan DPRD Kabupaten Biak Numfor pun telah membentuk Pansus dan telah menindaklanjuti hal tersebut ke BPK RI sehingga Berita Korupsi Rp 2,2 Triliun adalah berita hoax.

Saat ini Langkah yang dilakukan Herry Naap yakni melaporkan balik pencemaran nama baik, menyebarkan hoax oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas.

"Kuasa Hukum saya di Biak dan Jakarta sedang membuat laporan terkait tuduhan tersebut," tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved