Nasional

Lima Jam Diperiksa soal Dugaan Korupsi Impor Garam, Susi Pudjiastuti: Ini Hal Biasa, Kok Heboh!?

Menjalani pemeriksaan selama 5 jam oleh Kejaksaan Agung, Susi Pudjiastuti menyebutnya sebagai hal biasa.

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (7/10/2022).

Susi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri periode 2016 - 2020.

Menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Susi menyebutnya sebagai hal biasa.

Susi mulai diperiksa dari pukul 09.00 WIB hingga 14.55 WIB di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Jumat (7/10/2022). 

"Sebetulnya, nama saya sebagai bekas pejabat, ada kasus seperti ini dipanggil ya hal yang biasa. Tapi kawan-kawan kok rasanya heboh banget sih."

"Jadi untuk saya pribadi, sebagai warga negara yang baik, patuh dan mengikuti hukum dan aturan yang ada di negara kita."

"Pada saat dibutuhkan menjadi saksi ya harus datang, itu satu," kata Susi dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Jumat (7/10/2022).

susi-diperiksa-di-gedung-bundar-nih3.jpg
Susi Pudjiastuti diperiksa selama lebih dari 5 jam dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga 14.55 WIB di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Jumat (7/10/2022). Susi Pudjiastuti pun menyebut pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan impor garam adalah hal biasa.

Lebih lanjut Susi menyebut, sebagai seseorang yang sebelumnya mengerti terkait garam produksi petani dan tata niaga regulasi.

Ia ingin berpartisipasi dan ikut serta dalam memberikan pendapat, pandangan, dan apa yang ia ketahui sebagai Menteri KKP.

Susi kemudian menyinggung soal Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung soal Dugaan Korupsi Impor Garam

Baca juga: Masih Ingat Susi Pudjiastuti? Dulu Hobi Tenggelamkan Kapal, Kini Mau Lengserkan Jatah Pensiun DPR

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kita wajib untuk melindungi para petani garam.

Yakni dengan cara memastikan harga yang stabil dan baik, memastikan petani bisa memproduksi dengan lebih banyak dan lebih baik, serta menjualnya dengan harga yang terjamin di atas harga produksinya.

"Yang kedua sebagai seseorang yang pernah mengerti bagaimana itu garam yang diproduksi oleh para petani dan mengerti sedikit tentang tata niaga regulasi, tentu saya ingin berpartisipasi dalam ikut serta untuk menjernihkan atau memberikan pendapat, pandangan dan apa yang pernah saya ketahui sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan."

"Tapi tentu persoalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah tentang perlindungan para petani garam, yang memang diamanatkan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, yang diundangkan. Dimana kita wajib melindungi para petani garam."

"Melindungi petani garam dengan apa, ya dengan harga yang stabil dan baik, para petani berpoduksi lebih baik, lebih banyak, dengan harga yang tentu terjamin di atas harga produksinya. Dan itu adalah kepentingan saya, kepentingan negara, kepentingan bangsa ini," terang Susi. (*)

 

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved