Nyanyian Lukas Enembe Dijawab, KPK Tolak Permintaan Adat dan Tetap Proses Hukum Gubernur Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Permintaan Lukas Enembe agar kasusnya diselesaikan secara adat, ditolak tegas oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp1 miliar oleh KPK.

Lukas lalu mangkir dua kali dari panggilan KPK, untuk diperiksa.

Menyusul, istri dan anaknya menolak sebagai saksi, dan mangkir dari penggilan penyidik lembaga antirasuah tersebut.

Baca juga: Didatangkan dari Singapura, Ini Sosok Patrick Ang Cheng Ho Dokter Ahli Jantung Tangani Lukas Enembe

Sebelumnya, kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin menyampaikan pesan Lukas Enembe ke KPK, perihal permintaan adat.

Aloysius sebelumnya meminta KPK menyelesaikan kasus Lukas Enembe secara adat karena memandang kliennya sebagai tersangka tokoh besar Papua.

"Sejauh ini betul bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya."

"Namun untuk kejahatan, terlebih korupsi maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu mempergunakan hukum positif yang berlaku secara nasional," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (11/10/2022).

Menurut Ali, hukum adat hanya akan memberikan sanksi moral kepada pelaku tindak kejahatan, dalam hal ini Lukas Enembe.

Makanya, kata Ali, hukum adat tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai undang-undang yang berlaku.

KPK meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan antikorupsi.

Sehingga tentunya juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua.

"Justru KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum tersangka, yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum ini, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara professional," kata Ali.

"Kami khawatir statement yang kontraproduktif tersebut justru dapat menciderai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, penasihat hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, mengklaim warga Papua meminta kasus dugaan korupsi kliennya diusut lewat hukum adat.