Lukas Enembe Diperiksa KPK

Rakyat Papua Bersatu Tolak Lukas Enembe Sebagai Kepala Suku Besar Papua

Rakyat Papua Bersatu mendukung KPK untuk mengungkap semua kasus korupsi di Provinsi Papua meliputi kabupaten/kota tanpa tebang pilih.

Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Roy Ratumakin
Tribun-Papua.com/Calvin Erari
Sejumlah tokoh adat Papua yang tergabung dalam Rakyat Papua Bersatu (RPB) menyatakan dan menolak Lukas Enembe sebagai Kepala suku besar Papua. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURARakyat Papua Bersatu (RPB) menolak Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua.

Hal ini dikatakan Koordinator RPB, Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah II Saireri, Ali Kabiay, yang didampingi sejumlah tokoh adat Papua di Pendopo Kampung Sere, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (13/10/2022).

Mewakili sejumlah tokoh adat, dan pemuda, dalam pernyataan itu, Ali mengatakan, RPB tidak mengakui Lukas Enembe sebagai kepala suku besar orang Papua.

Baca juga: KRITIK Pengacara Lukas Enembe, ICW: yang Diusut Itu Gubernur, Bukan Kepala Suku!

"Kami tidak mengakui Lukas Enembe sebagai kepala suku besar bangsa Papua dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi Papua untuk segera melakukan tindakan hukum kepada Lukas Enembe," kata Ali.

Selain itu, RPB mengeluarkan 10 pernyataan sikap, berikut pernyataan mereka.

 

 

1. Mendukung KPK untuk mengungkap semua kasus korupsi di Provinsi Papua meliputi kabupaten/kota tanpa tebang pilih.

2. Menuntut serta mendesak komisi pemberantasan korupsi untuk menjalankan prosedur pemanggilan/penangkapan paksa terhadap tersangka gubernur Papua (Lukas Enembe).

3. Menolak dengan tegas pengukuhan kepala suku besar bangsa Papua, karena bagi kami Lukas Enembe adalah gubernur Papua bukan kepala suku besar bangsa Papua.

Papua bukan pulau kosong yang dihuni oleh kelompok adat tertentu. Papua terbagi dalam 7 wilayah adat dan dihuni oleh kurang lebih 250 suku yang tersebar di seluruh wilayah adat masing-masing;

Baca juga: Partai Solidaritas Indonesia Sindir Lukas Enembe: Kalau Bersih Kenapa Risih?

4. Membantah dengan tegas pertanyaan penasihat hukum Lukas Enembe di Jakarta pada senin 10 Oktober 2022 di depan gedung KPK dimana yang bersangkutan menyebut masyarakat adat papua meminta KPK untuk memeriksa pak lukas di lapangan terbuka sesuai dengan adat Papua.

Bagi kami rakyat Papua ini adalah pembohongan publik, karena hal tersebut bukanlah adat dan budaya kami.

Halaman
12
Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved