Pemekaran Papua, Kemendagri Ungkap Kendala Penyerahan BMD, Agus Fatoni: Ada Data Tidak Informatif

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Usai resmi terbentuknya tiga provinsi baru di Papua, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ambil langkah dalam percepatan penyerahan Barang Milik Daerah (BMD).

Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, mengungkapkan adanya kendala dalam proses penyerahan BMD tersebut.

Satu kendala di antaranya, ditemukan data yang tidak informatif.

Baca juga: Kemendagri Tekankan Pentingnya Percepatan Penyerahan BMD ke 3 Provinsi Baru di Papua

Sebut saja seperti nama barang tidak jelas, tidak memiliki alamat, dan tidak ada jumlah barang.

Permasalahan lain dalam penyerahan BMD, di antaranya sering terjadi kesalahan kode pencatatan, bukti kepemilikan tidak ditemukan, barang dikuasai pihak yang tidak sesuai ketentuan, BMD tidak ditemukan, BMD yang tercatat tidak sama dengan UPTD/Unit Kerja serta BMD yang diserahkan belum atas nama Pemerintah daerah," tambahnya lagi.

Hal ini tentunya menjadi perhatian Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

Pasalnya, Agus menekankan pentingnya percepatan penyerahan Barang Milik Daerah (BMD) bagi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Menurut Agus, langkah percepatan penyerahan BMD dilakukan dengan segera menyampaikan data BMD Provinsi Papua yang bakal diserahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

"Kabupaten pada cakupan wilayah Provinsi DOB segera menyerahkan data BMD yang akan diserahkan kepada Provinsi DOB," ujar Agus dalam pers release yang diterima Senin (17/10/2022).

Baca juga: Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerahan Aset 3 DOB Provinsi Papua

Baca juga: Dipercepat Demi Pemilu 2024, Tiga Pj Gubernur DOB Papua Dilantik Akhir Oktober

Demikian, Agus pun mengimbau, apabila terdapat kendala, perlu dilakukan koordinasi dengan Tim Pokja masing-masing daerah.

“Langkah yang perlu dilakukan Provinsi Papua, pertama, segera melakukan koordinasi dan validasi data dengan masing-masing OPD terhadap BMD yang akan diserahkan, melakukan identifikasi/rekonsiliasi data BMD pada seluruh OPD terhadap BMD yang berada di Provinsi DOB.”

"Kedua, menyiapkan dokumen bukti kepemilikan yang akan diserahkan. Ketiga, menyiapkan dokumen dalam rangka persiapan pemanfaatan pinjam pakai dan penyerahan aset," pungkasnya. (*)