Kembalinya Meja Pengaduan Bawa Pengaruh Signifikan: Total 83 Warga DKI Jakarta Datang Mengadu

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Sehari pascapelantikan, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bawa kembali meja pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari warga DKI Jakarta.

Buktinya, banyak warga DKI Jakarta berbondong-bondong mendatangi posko layanan pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah melaporkan perkembangan tiga hari terakhir sejak dibukanya posko layanan aduan masyarakat itu, Selasa (18/10/2022) lalu.

Baca juga: Heru Budi Hartono Bawa Kembali Karakter Kepemimpinan Ahok di Pemprov DKI Jakarta, Ini Buktinya

Andriansyah mengatakan sekitar tujuh orang warga DKI Jakarta datang untuk mengadu pada Selasa (18/10/2022) atau pada hari pertama posko yang diberi nama Meja Pengaduan itu.

"Kemudian pada tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang. Tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Dan total dari selama tiga hari kurang lebih sekitar 83 orang," kata Andriansyah di Balai Kota, Jumat (21/10/2022).

"Dan hari ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan untuk memberikan laporan dan aduan," sambungnya.

Adapun untuk jumlah aduan tertinggi per harinya, Andriansyah, mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerima 29 aduan pada hari pertama dibukanya posko layanan aduan masyarakat.

Lebih lanjut, kata Andriansyah, pelapor lebih didominasi warga Jakarta Timur pada hari itu.

"Kemudian di hari Kamis (20/10/2022), kurang lebih sekitar 57 aduan. Di mana paling banyak aduan disampaikan wilayah Jakpus," katanya.

Sementara itu, Andriansyah mengungkapkan aduan yang disampaikan warga lebih banyak perihal bantuan sosial.

"Jumlah aduan yang relatif paling besar itu terkait dengan bantuan sosial," ujarnya.

Baca juga: Resmi Geser Anies Baswedan dari Kursi Gubernur DKI Jakarta, Ini Pesan Mendagri ke Heru Hartono

Diketahui meja pengaduan ini pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Namun, kemudian ditiadakan di era Gubernur Anies Baswedan.

Pada era Anies, masyarakat diarahkan menyampaikan pengaduan lewat aplikasi JAKI ataupun media sosial Pemprov DKI Jakarta. (*)