Kongres Masyarakat Adat
AMAN Kaltim Perjuangan Isu Perlindungan Masyarakat Adat di KMAN VI
Menurut Saiduni, Ibu Kota Negara (IKN) menjadi ancaman masyarakat adat Kalimantan Timur (Kaltim).
Penulis: Hendrik Rikarsyo Rewapatara | Editor: Gratianus Silas Anderson Abaa
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Isu Perlindungan Masyarakat adat terus digelorakan perwakilan Masyarakat adat dalam Kongres ke-VI Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
Hal itu juga disampaikan Ketua BPH PW Kalimantan Timur (Kaltim), Saiduni Nyuk, kepada Tribun-Papua.com, Minggu (23/10/2022) di Sentani, Kabupaten Jayapura.
"Kami Masyarakat Adat Kalimantan Timur, menaruh harapan besar dalam KMAN VI ini, kiranya Kongres ini bisa merumuskan perjuangan masyarakat adat," katanya.
Kata Saiduni, KMAN VI menjadi ajang untuk merumuskan perlindungan Masyarakat Adat.
"Kami Masyarakat adat harus diperhatikan. Apa lagi, kita Kalimantan Timur ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara yang baru, untuk itu perlu bersuara," ujarnya.
Menurut Saiduni, Ibu Kota Negara (IKN) menjadi ancaman masyarakat adat Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kami Kaltim yang saat ini ditunjuk sebagai ibu Kota negara yang baru, tentu sebagai Masyarakat adat kita patut waspada," ungkapnya.
Baca juga: Kemendagri Siapkan Tiga Pj Gubernur Provinsi Baru di Papua
Lebih lanjut, kata Saiduni, maka dari itu pihaknya dari Kaltim mengikuti kongres ini agar berkumpul dengan seluruh Masyarakat adat nusantara.
"Sehingga, yang dibahas nanti dapat memperhatikan perjuangan ke depan. Serta merumuskan gagasa-gagasan yang baik bagaimana memperjuangkan Masyarakat adat Kaltim ke depan," tandasnya. (*)
