Kongres Masyarakat Adat

RUU Masyarakat Adat, Sulaeman Hamzah: Semoga Sebelum Akhir 2024 di Sahkan

Sulaeman berharap, kalau tidak banyak perubahan dalam RUU tersebut, bisa segera masuk dalam DIM dan dapat dibahas bersama pemerintah.

Tribun-Papua.com/Hendrik Rewapatara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sulaiman Hamzah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat bakal terus didorong agar bisa disahkan sebelum akhir 2024 segera disahkan.

"Kami terus mengakomodir Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat adat ini agar sebelum akhir tahun 2024 bisa disahkan," kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sulaeman Hamzah, Selasa (25/10/2022) sore, di Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Sulaeman Hamzah mengatakan, pihaknya sudah mendorong RUU ini ke pimpinan DPR sejak 2020.

Baca juga: Ondoafi Bambar Sarasehan KMAN VI Papua: Semoga Ada Rekomendasi Khusus untuk RUU Masyarakat Adat

"Mestinya, sudah ada sikap pimpinan DPR RI untuk menyurati presiden supaya bisa turun surpresnya," ujarnya.

Namun, kata Sulaeman, hingga kini belum dilakukan. Sehingga, ada usulan untuk mengenai segera disahkan itu adalah bagian aspirasi yang perlu disampaikan.

"Jadi kami kawal didalam tapi dari luar juga ingin menyampaikan aspirasi, saya kira itu baik juga," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi Batal Buka KMAN VI di Papua, Bagaimana Nasib UU Masyarakat Adat?

Dengan demikian, Sulaeman berharap, kalau tidak banyak perubahan dalam RUU tersebut, bisa segera masuk dalam DIM dan dapat dibahas bersama pemerintah.

"Saya bisa yakin RUU ini bisa disahkan periode ini. Karena komitmen Presiden skarang diusahakan periode ini. Jadi sebelum terlambat. Saya kira semua bisa kita akomodir, untuk kepentingan Masyarakat yang besar ini," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved