Kongres Masyarakat Adat

Akademisi Unipa: Pemerintah Harusnya Modali Masyarakat Adat Mengelola Potensi yang Ada

Selama ini masyarakat adat merasa disingkirkan dalam berbagai aspek, bukannya diberi ruang untuk bereskpresi.

Tribun-Papua.com/Putri Nurjannah Kurita
KMAN VI - Akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, mengatakan masyarakat adat mampu melakukan perencanaan hingga bertanggung jawab mengelola dana dari pemerintah. 

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Akademisi Universitas Papua (Unipa), Agus Sumule, mengatakan masyarakat adat mampu melakukan perencanaan hingga bertanggung jawab mengelola dana dari pemerintah.

Menurutnya, cara yang bisa dilakukan untuk hal itu adalah dengan menggunakan mekanisme pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh negara, menurutnya dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adat.

Baca juga: Mencicipi Ulat Sagu di Kampung Yoboi Jayapura dan Melihat Indahnya Danau Sentani

Pemerintah bisa mengatur penggunaannya dengan melatih masyarakat adat tentang manajemen yang baik.

"Sudah ada dewan adat, kemudian mereka lakukan perencanaan pasti mereka sudah bisa lakukan perencanaan dan pertanggungjawaban."

"Sehingga tidak usah banyak pihak yang khawatir bahwa ini dana digunakan salah dan lain sebagainya," ujarnya kepada Tribun-Papua.com, Kamis (27/10/2022).

Sumule berujar, upaya pemerintah menerapkan ini bisa meminimalisir konflik yang melibatkan masyarakat adat.

Sebab, selama ini masyarakat adat merasa disingkirkan dalam berbagai aspek, bukannya diberi ruang untuk bereskpresi.

"Masyarakat adat itu harus diberikan peran karena dia pasti lebih tau mengelola dirinya sendiri ketimbang itu diatur oleh negara. Dia pasti bisa mengatur dirinya sendiri," jelasnya.

Pandangan Agus Sumule tersebut disampaikan saat memberikan materi sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Kampung Ayapo, Kabupaten Jayapura.

Sementara itu, Agus Sumule menyebut penduduk usia muda yang tidak sekolah menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Tanah Papua.

Baca juga: Laporan AMAN: 8,5 Juta Hektar Tanah Adat di Indonesia Dirampas, 672 Warga Dikriminalisasi

"Saya hitung APM (Angkatan Partisipasi Murid) untuk SD, SMP, SMA atau SMK itu kalau ditotal hampir 500 ribu orang Papua dan Papua barat."

"Itu angka yang sangat besar. Oleh karena itu ke depan kita harus selesaikan masalah banyak orang yang tidak sekolah," katanya.

Ia menambahkan, tenaga pengajar atau guru tidak bisa diganti oleh aplikasi YouTube, namun bisa melalui peningkatan kapasitas seperti pelatihan. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved