Liga 1

Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: PSSI Harus Tanggung Jawab Pidana

Komnas HAM telah menyerahkan hasil investigas Tragedi Kanjuruhan kepada Menkopolhukam Mahfud MD pada Kamis (3/11/2022).

Suryamalang
Suasana Stadion Kanjuruhan saat terjadi kerusuhan, Sabtu (1/10/2022). 

TRIBUN-PAPUA.COM – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, kegagalan atau abainya tata kelola yang dilakukan PSSI harus ada tanggung jawab pidananya.

Hal ini disampaikan dalam kaitannya dengan hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang.

Diketahui, Komnas HAM telah menyerahkan hasil investigas Tragedi Kanjuruhan kepada Menkopolhukam Mahfud MD pada Kamis (3/11/2022).

Tak ayal, Choirul menyebutkan bahwa ada lapisan-lapisan tertentu hingga pada tingkat pertanggungjawaban terkait urusan tata kelola sepak bola, termasuk PSSI.

Dengan kata lain, penetapan enam tersangka dalam tragedi Kanjuruhan tidaklah cukup.

"Enam tersangka itu tidak cukup, karena dalam temuan kami memang enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian tidak cukup," kata Anam dalam konferensi pers dikutip dari live streaming Kompas TV, Kamis.

"Ada layer-layer tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini juga harus ada tanggung jawab pidananya," ujarnya.

Komnas HAM, kata Anam, mendapati fakta bahwa tragedi Kanjuruhan bukan hanya disebabkan oleh persoalan administrasi semata, tapi juga ada pelanggaran aturan PSSI yang secara logika masuk dalam ranah hukum pidana.

Baca juga: Soal Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM Temukan Fakta PT LIB Tolak Perubahan Jadwal Pertandingan

"Kami menemukan fakta bahwa itu tidak semata soal administrasi, melanggar dan tidak melanggar aturan PSSI, tapi ini masuk logika dan ranah hukum pidana," terang Anam.

Sebelumnya berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM menyatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melanggar aturannya sendiri.

Salah satu regulasi PSSI yang dilanggar adalah soal perjanjian kerjasama terkait pertandingan tersebut.

Misalnya pelibatan pasukan huru-hara Brimob dan atribut kelengkapannya.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Ketum PSSI Bisa Saja Kena Pidana soal Tragedi Kanjuruhan

Pelanggaran lainnya, PSSI tidak menetapkan laga Arema FC versus Persebaya pada 1 Oktober sebagai pertandingan berisiko tinggi.

Selain itu, PSSI juga tidak memperhatikan mekanisme untuk pertandingan berisiko tinggi.

Berdasarkan data Bapenda Kabupaten Malang, hasil perhitungan pada saat pertandingan Arema FC versus Persebaya pada 1 Oktober, ada sebanyak 42.516 tiket yang terjual.

Padahal, menurut data Dispora Kabupaten Malang, Stadion Kanjuruhan hanya berkapasitas 38.054 orang. (*)

Sumber: Tribun Papua
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved