Nasional

Kapolri Diminta Proses Hasil Penyelidikan soal Tambang Ilegal Ismail Bolong Menyeret Kabareskrim

Ismail Bolong menyebut nama Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto dan sejumlah nama perwira tinggi Polri lainnya dalam video yang sempat viral.

Tribun-Papua.com/Tribun Network
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran memberikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Dalam keterangannya, Kapolri menjawan pertanyaan wartawan soal staf ahlinya yang kabarnya membantu Ferdy Sambo rekayasa kasus Brigadir J. (Tribunnews/Irwan Rismawan). 

TRIBUN-PAPUA.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disarankan untuk menindaklanjuti hasil laporan penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri soal dugaan tambang batu bara ilegal oleh Ismail Bolong.

Pasalnya, Ismail Bolong menyeret nama Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto dan sejumlah nama perwira tinggi Polri lainnya dalam video yang sempat viral di media sosial.

Demikian saran Penasihat Kapolri, Chairul Huda, merespon hasil laporan tersebut.

Chairul Huda menyebut, penyelesaian kasus ini merupakan pertaruhan institusi Polri.

"Harus ditindaklanjuti, karena taruhannya adalah kepercayaan masyarakat terhadap Polri," kata Chairul Huda kepada wartawan, Sabtu (26/11/2022).

Kapori dianjurkan segera menindaklanjuti lewat LHP yang sudah diserahkan Kepala Divisi Propam Polri yang saat itu dijabat Ferdy Sambo.

Baca juga: Keterlibatan Komjen Agus Andrianto dalam Kasus Tambang Ilegal Diungkap Ferdy Sambo: Itu Ada Suratnya

Surat itu terdaftar dengan Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/ DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022.

"Kapolri berbekal pada LHP Propam, sebaiknya membentuk Timsus dan Itsus," jelasnya.

Huda meminta Kapolri tidak perlu takut menindaklanjuti LHP Divisi Propam meski menyeret nama perwira tinggi (Pati) Polri berpangkat jenderal bintang tiga yaitu Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Pasalnya, hal tersebut juga untuk membuktikan kebenaran dari keterangan Ismail Bolong yang dimuat dalam LHP Divisi Propam.

"Pasti (tidak boleh takut). Tindak lanjut ini juga demi nama baik Kabareskrim jika ternyata LHP tersebut tidak benar. Karena ini menyangkut internal, maka pangkal tolaknya tetap LHP Propam dan tidak perlu penyelidikan baru," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto akhirnya angkat bicara soal pengakuan Ismail Bolong yang menyeret namanya dalam dugaan menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Selain itu, Agus juga menjelaskan soal beredarnya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri.

Komjen Agus pun memberikan pembelaan melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved